Home Indeks LPSHAM-PHBR: Pemerintah Harus Iidentifikasi Penambang Atasanamakan Warga Dongidongi

LPSHAM-PHBR: Pemerintah Harus Iidentifikasi Penambang Atasanamakan Warga Dongidongi

PALU – Koalisi LPSAM PBHR mendesak pemerintah untuk melakukan identifikasi terhadap penambang liar yang mengatasnamakan warga Dongidongi. Identifikasi itu penting karena menurutnya, permintaan untuk melegalisir tambang yang berada di wilayah hutan lindung sangat tidak masuk akal.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah harus melakukan pendataan terhadap penambang yang mengatasnamakan warga Dongidongi, agar dapat dipastikan bahwa permintaan penambangan tersebut jangan ditutup sesuai keinginan mereka bisa dipastikan, itu permintaan warga Dongidongi atau penambang yang berasal dari luar Dongidongi,” tegas Ketua LPSHAM Sulteng Moh. Afandi Zarkasih bersama Ketua PBHR Adam Djalebo.

Ia mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi untuk membebaskan sebagian kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) untuk masyarakat Dongidongi. Pmbebasan tersebut diperuntukkan buat masyarakat Dongidongi bertani dan bercocok tanam. “Bukan untuk melakukan aktifitas penambangan,” sebutnya.

Menurutnya, kebijakan Pemprov Sulteng saat pertemuan dengan delegasi penambang Dongidongi pada unjukrasa Kamis (3/2/2016) sudah cukup bijak. Waktu seminggu yang diberikan untuk mengosongkan tempat tersebut adalah sudah sangat tepat.

Dongidongi adalah kawasan taman nasional yang harus dilindungi. Selain itu bahaya lain yang diakibatkan oleh proses penambangan tersebut haruslah juga dipertimbangkan, karena yang akan merasakan akibat dari bahaya tersebut adalah masyarakat Dongidongi sendiri seperti longsor dan bencana lainnya.

Selain itu, kerentanan di lokasi penambangan untuk memperebutkan lubang juga sangat dimungkinkan terjadi, contoh kasus seperti di Poboya. Penutupan aktifitas penambangan di wilayah Dongidongi bukan tidak mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, tapi akibat dari penambangan tersebut mungkin saja lebih parah dari apa yang dihasilkan dari penambangan.

Ia mendesak Gubernur Sulteng untuk secepatnya melakukan evaluasi terkait proses penambangan tersebut, baik itu terkait izin ataupun dugaan adanya pemilik modal yang memodali para penambangan dalam melakukan aktifitas penambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Selain itu penetapan batas antara Kab. Poso dan Kab. Sigi yang disampaikan oleh masyarakat Dongidongi secepatnya ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten Poso harus mengambil tindakan tegas dengan aktifitas tersebut, karena apapun alasan-nya aktifitas tersebut telah melanggar ketentuan UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Minerba, tandasnya. (wan/*)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version