Jatam Sulteng Desak Penegak Hukum Tegas pada Penambang Ilegal

Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin A. Douw, SH

Titip Standarisasi Penerbitan Izin kepada Bupati Baru

PALU – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak para penegak hukum untuk mengambil tindakan kepada perusahaan tambang Ilegal di Sulawesi Tengah. Desakan itu dikeluarkan karena faktanya di lapangan, kerusakan alam akibat ekstraksi tambang di sejumlah daerah semakin memprihatinkan.

Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin A. Douw, SH menyatakan, kondisi di Sulteng sangat kontras dengan temuan Koalisi Anti Mafia Tambang pada tanggal 15 Februari 2016 di gedung Komisi pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan bahwa Sulawesi Tengah adalah daerah yang paling mencatat perbaikan soal tumpang tindih izin usaha pertambangan dengan kawasan hutan dibidang mineral dan batu bara.

“Kerusakan alam akibat ekstraksi tambang di Kabu Donggala, Sigi, Tolitoli dan Kota Palu semakin memprihatinkan. Kerusakan yang berdampak pada masyarakat dan keseimbangan lingkungan ini menjadi pemandangan setiap hari tanpa ada upaya perbaikan tata kelola,” tandas Syahrudin.

Lautan aktivitas tambang mineral Sirtukil di Kabupten Donggala, Sigi, Tolitoli  dan Kota Palu menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Ekstraksi yang serampangan itu bisa terlihat di sepanjang jalan Palu−Donggala.

Selain itu melakukan ekstraksi di pegunungan yang berdampak pada kerusakan alam, juga terjadi penimbunan atau reklamsi pantai guna keperluan pembangunan pelabuhan khusus pengangkutan. Diduga, perusahaan-perusahaan yang mereklamasi pantai untuk pembangunan pelabuhan itu tidak mengantongi izin dari instansi terkait.

Beberapa perusahaan ditengarai melakukan aktivitas tanpa izin di berbagai daerah seperti PT. Nokilalaki Sembada di Palolo, PT. Anugerah Batu Mulia di Desa Beka Kab. Sigi, PT. Rajawali dan Surya Lima Perkasa di Tolitoli. Selain itu, perusahaan yang melakukan aktivitas hingga saat ini tindak tunduk pada UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Sebab, rata-rata aktivitas galian mineral bukan logam (sirtu) tidak berada dalam wilayah izin usaha pertambangan.

Dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009, bahwa mekanisme pemberian Izin Usaha pertambangan harus melalui tahapan awal yaitu penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian WIUP tersebut dilelang kepada perseroan atau badan hukum, sehingga pemenang lelalang WIUP baru bisa mengajukan permohonan IUP kepada pemerintah. Dan setelah selesai menyiapkan persayaratan dengan membuat AMDAL kemudian pemerintah mengeluarkan IUP kepada perusahaan yang berminat.

“Fakta diatas, hampir tidak ditemukan adanya proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Sulawesi Tengah, sehingga pemberian izin usaha pertambangan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan di indikasikan melanggar norma hukum dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Bahkan perusahaan-perusahaan diatas telah melakukan aktivitas tanpa memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah setempat,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah kabupaten yang baru saja memiliki bupati, agar bupatinya dalam mengeluarkan perizinan menggunakan standarisasi yang diatur dalam peraturan. Sehingga dampak kerugian Negara bisa diminimalisir. Selain itu desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak hanya focus terhadap perusahaan yang tumpang tindih, tetapi juga harus fokus pada perusahaan yang mendapatkan perizinan tanpa melalui tata cara yang diatur dalam hukum pertambangan khususnya Minerba. Sebab jumlah kerugian Negara akibat tidak sesuai dengan mekanisme karena tidak melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Juga sangat besar. Jatam juga menduga banyaknya keterlibatan kepala daearah dalam pemberian izin yang tidak sesuai prosedur.

“Kami berharap KPK dapat segera ke Sulawesi Tengah, dan akan kami tunjukan data pelanggaran tersebut. Sebab jika berharap pada institusi kepolisian yang ada di daerah ini, sangat mustahil untuk bisa menyelesaikannya. Buktinya beberapa kasus yang sudah dilaporkan pada Polda hingga kini tak kunjung bisa diselesaikan meski pengadilan telah berpendapat bahwa penghentian kasus tersebut tidak sah dilakukan oleh polda Sulteng contoh kasus ini bisa terlihat pada penanagan tersangka kasus illegal mining PT. Mutiara Alam Perkasa (MAP),” sebut Syahrudin. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here