Petani di Desa Lee Morut Merasa Dirampas Tanahnya

0
132
Ilustrasi sengketa tanah.
Ilustrasi sengketa tanah.

KOLONODALE – Sejumlah petani di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara merasa dirampas tanahnya oleh salah satu anak perusahaan BUMN melalui Hak Guna Usaha (HGU yang terbit sejak tahun 2009.

HGU yang mencakup lahan seluas 1.895 hektar tersebut, sekitar 800 hektar di antaranya masuk dalam wilayah Desa Lee yang diklaim milik sekitar 128 kepala keluarga di tempat itu.

Dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Solidaritas Perjuangan Untuk Petani Lee yang berkoalisi dengan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menyebutkan, modus pemberian HGU tersebut tidak pernah diketahui oleh petani. Padahal dalam aturannya katanya, perusahaan wajib untuk mensosialisasikan kehadirannya sebelum mendapatkan HGU.

“Dalam kasus petali Lee, mereka mengetahuinya pada tahun 2014, saat perusahaan memobilisasi kendaraan alat berat miliknya untuk melakukan penggusuran,” ungkap Manager Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa Manu.

Setelah mengetahui kabar itu lanjutnya, petani beserta pemerintah Desa Lee melakukan klarifikasi ke pemerintah kabupaten. Pemerintah Morowali Utara membenarkan keberadaan izin tersebut. Bahkan dokumen HGU secara resmi ditandatangani serta diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Artinya, menurut Pemda Morowali Utara izin tersebut sah dikeluarkan oleh BPN dan telah melalui mekanisme yang ada,” ujarnya.

Meski demikian, petani dan Pemerintah Desa Lee membantah kalau izin tersebut resmi dan sesuai prosedur perizinan yang berlaku. Pasalnya, pihaknya tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau sosialisasi kalau sebagian dari wilayahnya masuk ke dalam konsesi HGU PT. SPN. Bahkan kabar tersebut bukan dari informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah maupun perusahaan. Melainkan dari isu yang beredar, lantas kemudian mengonfirmasinya ke pemerintah Morowali Utara.

Dalam investigasinya, Kepala Desa Lee Almida Batulapa mengaku, HGU yang terbit pada tahun 2009 tersebut dikeluarkan oleh BPN tanpa melalui prosedur yang jelas. Karena proses penerbitannya tidak melibatkan pemerintah desa dan petani. Padahal, konsesi tersebut mencakup wilayah sestrategis desa yakni kandang, sumber air bersih dan pemakaman, dan lahan produksi petani yakni kebun dan lahan pertanian.

Masalah ini menurutnya telah direspon Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), bahkan pada tanggal 30 September 2015 lalu dilakukan pertemuan bersama dengan Komnas HAM. Pertemuan tersebut, menghasilkan rekomendasi: pertama, memintah agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di areal petani Lee yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat/SKPT/SPPT/SKT dan bukti fisik.

Kedua, meminta tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Camat Mori Atas, Kepala Desa, dan Penyidik Polres Morowali untuk menyelesaikan masalah perampasan tanah tersebut, lewat pengukuran tanah petani berdasarkan kepemilikan sertifikat/SKPT/SKT/SPPT dan bukti fisik lapangan. Ketiga, meminta agar Bupati Morowali Utara mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk melakukan peninjauan kembali HGU tersebut.

Ia menegaskan, pada prinsipnya petani dan pemerintah Desa Lee menolak keberadaan izin HGU yang terbit di wilayahnya tersebut. Pertama, karena proses penerbitannya tidak melalui prosedur yang berlaku dan merasa tidak pernah memberikan wilayahnya anak perusahaan BUMN tersebut.

Kedua, wilayah yang masuk areal HGU merupakan lokasi strategis yang digunakan petani sebagai lahan pertanian, peternakan, sumber air dan pemakaman umum dan ketiga, karena petani Desa Lee tidak menginginkan wilayahnya dijadikan perkebunan sawit baik melalui skema plasma maupun inti.

Mereka mendesak BPN untuk mengeluarkan HGU tersebut dari wilayah administrasi Desa Lee. Juga meminta Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara untuk meninjau kembali seluruh izin HGU dan memberhentikan aktivitas perusahaan selama tumpang tindih izin belum terselesaikan.

Selain itu, mereka juga meminta kepolisian tidak melakukan intimidasi terhadap petani Lee yang menolak HGU itu. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here