Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kutuk Pemerintah Malaysia

0
164

Terkait Deportasi Aktivis INFID

A poster for the Yellow Mania Forum discussion event where Mugiyanto, an activist of INFID, was supposed to speak. Mugiynto was later forbidden to enter Malaysia and immediately deported.
A poster for the Yellow Mania Forum discussion event where Mugiyanto, an activist of INFID, was supposed to speak. Mugiynto was later forbidden to enter Malaysia and immediately deported.

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Komunitas ASEAN mengutuk tindakan pemerintah Malaysia yang mendeportasi aktivis demokrasi dan hak asasi manusia dari INFID, Mugiyanto Sipin, di Kuala Lumpur Malaysia, Kamis (7/1/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, Mugiyanto seharusnya menjadi pembicara kunci pada sesi “People’s Movement Can Bring Change” bersama dengan Maria Chin Abdullah dari Bersih 2.0 dalam rangkaian acara Yellow Mania, 6-10 Januari 2016 di Malaysia.

“Sangat disayangkan, setibanya di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) Kamis pagi, Mugi tidak diperkenankan masuk Malaysia dan justru dideportasi ke Indonesia. Tindakan pemerintah Malaysia sangat disayangkan dalam era Komunitas ASEAN, khususnya karena telah mengancam kebebasan berpikir, berbicara dan berekspresi,” kata Program Manager ASEAN HRWG, Daniel Awigra dalam rilisnya yang diterima erdaksi beritapalu.com.

Menurutnya, kebebasan ekspresi selalu dilanggar oleh rezim otoriter dan koruptif. Kejadian yang dialami oleh Mugiyanto menurutnya adalah bukti bahwa Malaysia masuk dalam kategori tersebut. Dikatakan, di bawah Perdana Menteri Najib Razak, apa yang dilakukan oleh Malaysia mirip seperti apa yang dilakukan pemerintah Soeharto saat Orde Baru. Soeharto, mencekal para Indonesianis.

Pencekalan dan pendeportasian ini katanya mencederai Komunitas ASEAN yang lahir di Malaysia sendiri, dalam Konteks Komunitas ASEAN, tindakan ini melawan kesepakatan kerjasama politik dan keamanan di dalam dokumen Visi ASEAN 2025; Forging Ahead Together, khususnya pada poin 8.2:

“An inclusive and responsive community that ensures our peoples, enjoy human rights and fundamental freedoms as well as thrive in a just, democratic, harmonious and gender-sensitive environment in accordance with the principles of democracy, good governance and the rule of law,” kutipnya.

Kebebasan berekspresi juga dijamin dalam Deklarasi HAM ASEAN (2012), pasal 23:

“Every person has the right to freedom of opinion and expression, including freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, whether orally, in writing or though any other medium of that person’s choice.”

Koalisi itu juga menilai pemerintah ASEAN di bawah kepemimpinan Malaysia (2015) telah gagal memberi sinyal yang meyakinkan publik bahwa ASEAN tengah berbenah diri dengan menjadikan ASEAN sebagai komunitas yang berorientasi dan berpusat pada rakyat (people oriented and people centered).

Di bawah kepemimpinan Malaysia pembentukan komunitas ASEAN dengan lamban merespon krisis-krisis kemanusiaan (emerging crisis) yang terjadi di kawasan ASEAN seperti yang dialami oleh etnis Rohingya (diusirnya para pengungsi Rohingya oleh beberapa negara ASEAN).

“Hal ini semakin memperlemah keyakinan publilk akan kesiapan ASEAN dalam menjadi sebuah komunitas,” imbuhnya. (wan/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here