Wajib Belajar 12 tahun Belum Akomodir Seluruh Biaya Pendidikan

0
169
Dr.H.Alimuddin, SH, MH, M.Kn (tengah) bersama dengan pegurus DPD PDIP Sulsel usai menjalani ujian promosi di kampus PPs-UMI Makassar, Selasa (15/12/2015). (Foto: istimewa)
Dr.H.Alimuddin, SH, MH, M.Kn (tengah) bersama dengan pegurus DPD PDIP Sulsel usai menjalani ujian promosi di kampus PPs-UMI Makassar, Selasa (15/12/2015). (Foto: istimewa)

MAKASSAR – Kewenangan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembiyaaan pedidikan wajib belajar 12 tahun dari sisi normatif yang tertuang dalam Perda No.4/2009 belum mengakomodasi biaya pendidikan secara keseluruhan, sehingga dalam implementasi belum optimal memperluas akses bagi masyarakat memperoleh pendidikan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Demikian simpulan dari disertasi bendahara  DPD PDIP Sulsel, H.Alimuddin, SH, MH, M.Kn  yang berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (PPs-UMI Makassar) setelah mempertahankannya dalam rapat senat terbuka ujian promosi dipimpin Direktur PPs-UMI Makassar, Prof.Dr.H.Basri Modding, SE, M.Si, Selasa (15/12/2015)

Pria kelahiran Jeneponto 9 Juli 1967 ini, menulis disertasi berjudul, Hakikat Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembiayan Pendidikan dalam Perspektif Otonomi Daerah. Penulisan karya disertasi dibimbing Promotor, Prof.Dr.H.Syamsul Bachri, SH, MS dengan Kopromotor, Prof.Dr.Sufirman Rahman, SH, MH dan Prof.Dr.Muh Syarief Nuh, SH, MH.

Anggota tim penguji dalam ujian promosi di kampus PPs-UMI Jl. Urif Sumidharjo Makassar terdiri atas, Prof.Dr.Syamsul Bachri, Sh, MS; Prof.Dr.H.Sufirman Rahman, SH, MH; Dr.H.Muhammad Syarief uh, SH, MH; Prof.Dr.Said Sampara, SH, MH; Dr.Hamzah Badaruddin, SH, MH; Dr.HM. Kamal Hidjaz, SH, MH dan Dr.H.Badaruddin Badaru, SH, MH.

Model hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan dilakukan dengan model sharing pembiayaan, dana hibah dan bantuan sosial, namun sinergitas belum terjadi secara signifikan karena masih ada kabupaten belum memiliki persepsi yang sama terhadap model sharing pendidikan gratis itu, tegas alumni S2 Notaris, PPs-UNHAS ini.

Alimuddin pernah jadi Direktur AMIK Makassar 1998-2004. Anggota DPRD Sulsel 1999-2004, Anggota DPRD Sulsel 2014-2019. Pembina STIKES dan STKIP Mega Rezky Makassar. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here