JPPR Sebut Tiga Faktor Penyebab  Partisipasi Pemilih Rendah

Fery

‎PALU – Angka partisipasi Pemilih yang ditargetkan oleh KPU Palu sebesar 77,5 persen ternyata tidak terpenuhi. Di Kota Palu, berdasarkan data tabulasi sistem informasi hitung sementara oleh KPU Palu, angka partisipasi pemilih hanya sekitar 65 persen. Angka itu berasal dari 486 TPS yang telah masuk ke KPU Kota Palu.

“Kalau pun masuk semua, pasti tidak akan bergeser jauh dari angka 65 persen tersebut. Jikalau naik hingga 70 persen, sudah sangat baik,” jelas Koordinator JPPR Kota Palu, Fery, S.Sos M.Si kepada beritapalu.com, Sabtu (12/12/2015).

Kata dia, rendahnya partisipasi Pemilih pada Pilkada 2015 ini bukan hanya disebabkan oleh penyelenggara Pilkada, tetapi juga peserta dan keadaan sosial yang berlangsung.

“Kita tahu bahwa target partisipasi yang  tinggi akan mewujudkan pemimpin terpilih yang benar-benar berasal dari mayoritas suara rakyat. Legitimasi yang kuat dapat dijadikan dasar menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan bertanggungjawab. Kita yakin hal itu juga dipahami oleh KPU dan para peserta Pilkada,” jelas Fery.

Namun kondisi rendahnya partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini kaya Fery, karena disebabkan tiga faktor utama, yaitu Pertama; terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan oleh partai politik, sehingga tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat pemilih.

“Arah partai politik dalam mendukung pasangan calon yang populer dan bermodal besar pada akhirnya berujung pada jumlah pasangan calon yang terbatas sehingga mengurangi jumlah perbincangan antara kandidat dan masyarakat,” jelasnya.

Disamping itu, terbatasnya ruang bagi calon independen, juga memengaruhi kurangnya paslon yang tampil, sehingga tidak dapat mengakomodasi aspirasi pemilih yang tidak senang dengan partai politik. “Kemungkinan ada yang cuek karena calonnya tidak ikut Pilkada, apalagi misalnya sudah anti dengan partai politik, pasti cuek saja dengan proses pemilihan,” jelasnya.

‎Faktor Kedua lanjut Fery, bisa jadi karena perbedaan antara janji kampanye yang pada pemilu dan Pilkada sebelumnya dengan realitas politik yang ada saat ini. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat.

“Akan tetapi janji kampanye ini tidak sebangun dengan apa yang terjadi saat ini. Praktik-praktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun memberikan keraguan tertentu kepada masyarakat akan terjadinya pemerintahan yang benar-benar bersih kedepan,” jelasnya.

Faktor Ketiga lanjutnya adalah menurunnya aktifitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Anggaran pilkada lebih banyak terserap pada alat peraga dan bahan kampanye yang dibiayai oleh daerah melalui dana hibah ke KPU. Padahal katanya, persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara Pilkada berkurang.

“Aktifitas sosialisasi dari KPU yang berkurang akan berdampak pada turunnya jumlah aktor, tokoh dan pegiat pendidikan pemilih di masyarakat, sehingga ajakan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya akan menjadi berkurang,” tandasnya.

Fery berharap, agar kurangnya partisipasi pemilih ini, harus dijadikan bahan evaluasi oleh penyelenggara pilkada, guna  merumuskan cara yang tepat di masa mendatang agar mampu menaikkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2017 mendatang. “Pilkada serentak di Sulteng masih akan ada pada 2017 mendatang. Kami harapkan kedepan partisipasi pemilih bisa naik,” pungkasnya.(afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here