Jatam Sulteng Desak Polisi Usut PT. ABM

PALU – Jaringan Aliansi Tambang (Jatam) Sulteng menduga, Pemda Sigi terlibat pelanggaran hukum atas terbitnya izin prinsip kepada PT. Anugerah Batu Mulia (ABM) yang melakukan eksploitasi tambang di desa Beka, Marawola.

Dugaan itu dinyatakan Ketua Departemen Pendidikan dan Advokasi Jatam Sulteng, Moh. Taufik A. Latif dalam siaran persnya yang diterima redaksi beritapalu.com, Senin (26/10/2015).

Ia membeberkan, berdasarkan Investigasi Jatam Sulteng, telah ditemukan aktivitas eksploitasi yang diduga tanpa izin di desa Beka oleh perusahaan PT. ABM. “Untuk itu, kami mendesak agar kepolisian melakukan tindakan pemberhentian dan pengusutan atas pelanggaran yang terjadi,” sebutnya.

Menurutnya, keberadaan PT. Anugerah Batu Mulia di Desa Beka itu telah menuai protes rakyat setempat. Katanya, masyarakat takut jika kelak aktifitas perusahaan makin massif akan berdampak pada terganggunya stabilitas alam setempat.

Berdasarkan SK Nomor: 544/1668/SETDA tentang Persetujuan Prinsip Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pembangunan Pabrik Pemecah Batu  kepada PT. Anugerah Batu Mulia di desa Beka yang ditanda tangani oleh Bupati Sigi pada Mei 2014, telah melanggar Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertambangan, Pasal 23 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sigi.

Dalam pasal tersebut tidak mencantumkan bahwa kecamatan Marawola adalah Kawasan Peruntukan Pertambangan. Sebab, wilayah Marawola ditetapkan sebagai wilayah rawan gempa karena merupakan wilayah Patahan Palu Koro yang meliputi Kec. Marawola, Dolo dan Tanambulava.

Menurutnya, masyarakat desa Beka resah atas aktivitas perusahaan sehingga berdampak pada tidak stabilnya silaturahmi antar warga, penyebabnya adalah karena sebagian kecil yang mengaku diri sebagai pendukung kepala desa menyatkan menerima perusahaan tersebut. Di sisi lain, jumlah mayoritas masyarakat yang terganggu dengan masuknya investasi menjadi takut, jika kelak berdampak terhadap kerusakan sungai Pondo yang Notabene merupakan sumber mata air masyarakat dibeberapa desa di Marawola.

“Kehadiran perusahaan menyebabkan dua hal tersebut, pertama terjadinya pelanggaran hukum berupa aktivitas eksploitasi sebelum ada izin usaha pertambangan juga izin prinsip yang dikeluarkan pemerintah kab. Sigi bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Kedua, kehadiran perusahaan menimbulkan keretakan dalam hubungan social di masyarakat,” tandas Taufik. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here