Perhutanan Sosial: Kebijakan Pengelolaan Hutan oleh Rakyat

Aman Tambaru. (Foto: dok. pribadi)
Aman Tambaru.
(Foto: dok. pribadi)

Oleh : Amran Tambaru

ARTIKEL saudara Syaharudin A. Douw, SH bertajuk “Perhutanan Sosial : Menghidupkan Kembali  Warisan Kolonial”  yang dimuat di Harian Mercusuar (edisi 12-13 Oktober 2015) dan media online  (beritapalu.com) menunjukkan bahwa wacana publik terkait Perhutanan Sosial (selanjutnya disingkat: PS) kian membumi, tidak hanya di level nasional, tapi juga di level lokal Sulteng. Dalam artkelnya, Syahrudin mengkritik dua hal.

Pertama, sistem pengelolaan hutan di Jawa maupun Sulteng yang melahirkan rezim perizinan pemanfaatan hutan seperti HPH, HTI maupun unit manajemen hutan  seperti Balai Taman Nasional yang merugikan dan meminggirkan rakyat (petani). Kedua, kebijakan PS yang dianggapnya tidak sinkron dengan semangat UUPA karena kepemilikan terhadap tanah tetap berada pada Negara. Selain itu, PS juga dinilai bukan upaya cerdas dalam menyelesaikan problem kerusakan hutan di Indonesia, serta tidak akan pernah mensejahterahkan masyarakat.

Menurut hemat saya, kritik Syaharudin terhadap kebijakan PS terlalu simplifikatif. Kerangka hukum yang digunakan sebagai referensi penyimpul hanya berhenti sampai pada produk hukum tahun 1990, sehingga tidak utuh dan updateble. Padahal selama rentang 25 tahun (1990 – 2015)  telah banyak produk hukum lahir. Ambil contoh UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 6/2014 tentang Desa, Putusan MK 45/ 2011 dan Putusan MK 35/2012. Ada juga Peraturan Bersama 4 Menteri  Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Pengusaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan dan Permen Agaria/Kepala BPN No. 9/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; serta Permen LHK No 32/2015 tentang Hutan Hak  tidak pun disinggung.

Jika merujuk pada produk-produk hukum terkini tersebut di atas, publik akan lebih teredukasi untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan utuh. Karena melalui produk-produk hukum itu akan tersaji perkembangan dinamis kebijakan PS khususnya dan juga reforma agraria di Indonesia.

 Peluang dan Tantangan Pehutanan Sosial

Perhutanan sosial sesungguhnya hanya  salah satu skema untuk memberikan akses dan kontrol rakyat terhadap kawasan hutan.  Skema lainnya adalah reforma agraria, yakni skema untuk memberikan hak penguasaan tanah bagi rakyat. Jika untuk Reforma Agraria Pemerintah mengalokasikan 9 juta ha lahan untuk didistribusikan kepada petani kecil, maka untuk PS Pemerintah mengalokasikan seluas 12,7 ha kawasan hutan untuk diberikan kepada masyarakat tepian hutan.

Sekarang konsepsi PS tidak lagi dimaknai hanya sekedar pemberian akses pemanfaatan hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD),  Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat  (HR) dan Kemitraan. Lebih dari pemaknaan PS bahkan telah berkembang hingga akses (tata guna) dan kontrol  (tata kuasa) dalam bentuk pemberian hak melalui skema Hutan Adat (HA).

Malah konsensus masyarakat sipil dan parapihak pada Dialog Nasional di Lombok (18/4) menjadikan skema PS sebagai suatu peluang untuk memberikan akses pada masyarakat tepian hutan guna mendapatkan hak pemanfaatan hutan sekaligus kontrol terhadap wilayah kelola rakyat lainnya. Sehingga strategi makronya adalah mempercepat dan memperluas wilayah kelola rakyat  baik memalui skema PS maupun skema Reforma Agraria.

Rasionalisasi atas pilihan PS ini juga dimaksudkan sebagai strategi taktis merebut ruang kelola agar investasi rakus lahan dan ekstraktif seperti kebun skala besar (sawit), tambang dan pembalakan (IUPHHK HA/HTI) tidak melakukan ekspansi ke ruang kelola rakyat.  Pilihan ini juga punya risiko jika tidak ada gerakan besar dan sistematis yang akan mengawal baik di arena kebijakan maupun di arena kampung (level tapak).

Yang menjadi tantangan skema PS ke depan antara lain adalah : (1) menyederhanakan birokrasi dan perizinan PS; (2) koordinasi antara Kementerian LHK dengan Kementerian/ Lembaga lainnya termasuk Pemda; (3) penyiapan kapasitas dan kelembagan lokal di level kampung dan; (4) pengawalan agenda pasca diperolehnya izin seperti perencanaan, implementasi pemanfataan dan pengelolaan hutan serta juga aspek pasar.  Sedangkan untuk hutan adat, prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat baik sebagai subyek hukum (komunitas)  dan juga obyek hukum (wilayah adat) melalui produk hukum daerah seperti Perda. Tidak kalah pentingnya adalah konsolidasi di masyarakat sipil untuk menyatukan persepsi, sinergi dan energi  merumuskan platform bersama skema PS dan juga Reforma Agraria untuk kepentingan rakyat.

Putusan MK 35/ 2012 koreksi Domein Verklaring

Mahkamah Konstitusi  (MK)  telah membuat sejarah baru dalam perjalanan negara bangsa.  Melalui putusannya (No. 35/PUU-X/2012) yang dibacakan secara terbuka pada tanggal 16 Mei 2013, merevisi sebagian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  Yang paling relavan dalam putusan tersebut adalah Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. Artinya, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, di mana MK akhirnya memutuskan “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, bukan sebagaimana mengartikan “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Menurut Noer Fauzi Rahcman (2013), Keputusan MK tersebut merupakan koreksi atas penyalahgunaan konsep “hak menguasai negara” (HMN). Bagi MK, tidak boleh terjadi lagi penggunaan alasan HMN yang sangat kuat itu yang berakibat penyangkalan status masyarakat (hukum) adat dalam NKRI sebagai penyandang hak (rights holder), dan sekaligus penyangkalan masyarakat adat sebagai subjek hukum pemilik atas tanah-wilayah adatnya.  Bahkan melalui analisis putusan-putusan berkenan dengan judicial review atas perundang-undangan sebelumnya, MK telah menetapkan norma yang dimaksud dengan “konsep menguasai” adalah sesuai yang dimaksudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (Lihat, Arizona: 2008, 2011, 2012).

Dengan demikian kekhawatiran Syahrudin A. Douw terkait penggunaan logika domein verklaring – sebagai warisan kolonial, dalam skema PS (Hutan Adat) menjadi tidak kontekstual. Kebijakan Perhutanan Sosial menurut hemat saya  justeru langkah reformatif untuk menjadikan hutan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*) Penulis adalah Praktisi CBFM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat), kini Direktur Yayasan Merah Putih (YMP) Palu , Mobile : 0813-410-83836, Email  : nakita.amran@gmail,com / amran@ymp.or.id, Web : www.ymp.or.id

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here