Soal Penambahan Anggaran Panwaslu, DPRD Tak Bisa Jamin

pilkada_serentak_2015PALU – Ancaman Panwaslu Palu untuk mengeluarkan rekomendasi penundaan Pilkada jika anggaran pengawasan tidak ditambah Pemkot Palu, mengundang keprihatinan DPRD Kota Palu. Meski prihatin, naun DPRD pun tidak bisa menjanjikan anggaran pengawasan itu bisa ditambah.

Wakl Ketua DPRD Palu, Erfandy mengaku akan segera mengomunikasikan hal tersebut dengan Pemkot Palu. “Tapi kami sendiri tidak bisa memberikan jaminan apakah usulan Panwaslu akan diakomodir atau tidak,” jelas Erfandy, Jumat (29/5/2015).

Ia mengatakan, ancaman Panwaslu itu menjadi bahan bagi DPRD untuk melakukan koordinasi dan akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang diketuai oleh Sekkot, Aminuddin Atjo.

“Sah-sah saja kalua ada ancaman seperti itu,” imbuhnya.

Seperti diketahui, salah seorang anggota Panwaslu Kota Palu, Ivan Yudharta mengancam akan mengeluarkan rekomendasi penundaan pilkada palu jika anggaran pengawasan tidak ditambah. Masalahnya kata Ivan, dengan anggaran sebesar Rp.1,5 miliar yang dialokasikan Pemkot itu terlalu minim dibanding dengan pembiayaan pengawasan pilkada yang harus dilakukan.

Bahkan kata Ivan, jika anggaran itu tidak ditambah dan sementara itu KPU Palu tetap menjalankan tahapan Pilkada, maka Panwaslu katanya tidak akan terlibat. Artinya, ada tahapan pilkada yang terlaksana namun tidak diawasi oleh Panwaslu. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here