Revisi UU Parpol akan Picu Kekacauan Pilkada

0
187

JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan, keinginan DPR merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodasi kepentingan Partai Golkar dan PPP dalam pilkada serentak, sebagai langkah keliru dan reaksioner.

“Revisi ini merupakan langkah keliru dan reaksioner terhadap kebuntuan yang dialami dua parpol yang bermasalah. Nanti penyelenggara pemilu akan kembali dihadapkan masalah baru,” kata Ronald, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2015).

Menurut Ronald, merevisi dan mengganti UU diakui sebagai salah satu aspek kepastian hukum untuk Pilkada. “Namun apa yang dilakukan DPR terlalu berlebihan di tengah masih banyaknya tugas DPR dalam membahas 37 RUU tahun ini,” ungkapnya.

Bahkan, kata Ronald, revisi nantinya akan menghadapkan KPU pada persoalan baru. Dia juga melihat revisi bukan lagi dalam konteks perbaikan, namun untuk membuat aspek hukum Pilkada semakin kacau.

“Revisi UU itu terlalu berlebihan karena hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Terkait rencana DPR merevisi UU Partai Politik dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memasukan pasal baru tentang partai yang bersengketa kepengurusan, sepertinya tak akan mulus. Sebab, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ogah mengikuti kemauan DPR.

“Kami tidak ingin ya, karena pemerintah kan sudah mengikuti keinginan DPR untuk revisi, dan ini sudah baik. Jadi sampai detik ini saya sebagai Mendagri belum melihat itu perlu,” kata Tjahjo, Kamis (7/5/2015).

DPR berencana merevisi kedua UU tersebut untuk mengakomodir rekomendasi Panja Pilkada Komisi II DPR agar dimasukan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah dari partai politik.

Namun, KPU enggan menggunakan rekomendasi yang intinya meminta KPU mengacu putusan pengadilan terakhir bila parpol bersengketa di pengadilan tidak mendapat putusan inkrah dan tidak terjadi islah sebelum pendaftaran calon kepala daerah.

KPU beralasan rekomendasi itu bertentangan dengan UU Parpol. Nah, hasil rapat pimpinan DPR dengan KPU dan Mendagri pekan lalu, DPR menyodorkan opsi revisi UU supaya rekomendasi Panja Pilkada memiliki payung hukumnya.

Diakui Tjahjo, permintaan DPR ini juga belum dilaporkannya ke Presiden Joko Widodo. “Saya belum ada pembicaraan (dengan presiden), saya belum laporan,” ujarnya.

“Karena sikap pemerintah menilai kalau ini dibuka kembali maka akan bisa menimbulkan kebingungan, tahapan proses Pilkada akan terganggu apalagi KPU sudah bikin aturan begitu detailnya,” lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Mantan Anggota DPR ini juga mengaku sudah bicara dengan Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman dan mendapat penjelasan soal keinginan DPR. Tapi Tjahjo tidak karena belum ada jaminan dalam revisi nanti hanya akan memasukan tiga poin rekomendasi.

“Siapa yang menjamin revisi itu 3 poin karena nyatanya (selama ini) kan bisa banyak,” pungkasnya. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here