Kemiskinan di Sulteng Tertinggi se Sulawesi

miskin-dataPALU – Dari hampir 3 juta penduduk Sulawesi Tengah, masih ada sekitar 13,61 persen atau 387.070 jiwa yang hidup dalam keadaan miskin. Jumlah tersebut adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga se Sulawesi.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng JB Priyono, saat sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), Kamis (7/5/2015).

“Untuk menjadi perhatian, garis kemiskinan di Sulteng adalah yang tertinggi diantara provinsi lain di pulau sulawesi. Olehnya, upaya penanggulangan kemiskinan ini, hasilnya akan jauh lebih menggembirakan apabila didukung dengan data yang lebih akurat, lebih berkualitas dan mutakhir, serta bebas dari exclusion error maupun inclusion error,” sebutnya.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan sebutnya, hal yang sangat berperan adalah beban pengeluaran dan pendapatan.  Menurutnya harus ada keselarasan antara beban pengeluaran dan pendapatan masyarakat. Sebab, selama ini terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara kedua hal tersebut. Yaitu beban pengeluaran yang ditanggung oleh masyarakat miskin masih sangat tinggi, sementara pendapatan mereka cukup rendah.

“Disinilah peran dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan. Pemerintah pusat yang punya wewenang berusaha menurunkan beban pengeluaran dan Pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Beberapa usaha menurutnya bisa dilakukan seperti mengoptimalkan mekanisme transfer yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya dengan Program Perlindungan Sosial berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 2014 melalui Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Peran Pemerintah Daerah adalah mengoptimalkan mekanisme pertumbuhan Pro-poor. Yaitu pertumbuhan ekonomi. Misalkan dengan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Meski tertinggi di banding provinsi tetangga, namun progress penurunan angka kemiskinan di Sulteng menunjukkan perbaikan. Kecenderungan penurunan kemiskinan it uterus terjadi sejak tahun 2010 hingga saat ini. (Lihat table)

(afd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Revisi UU Parpol akan Picu Kekacauan Pilkada

Fri May 8 , 2015
JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan, keinginan DPR merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodasi kepentingan Partai Golkar dan PPP dalam pilkada serentak, sebagai langkah keliru dan reaksioner. “Revisi ini merupakan langkah keliru dan reaksioner terhadap kebuntuan yang dialami dua parpol […]

lsdmlsd sdklmglsdg sdglddmgl msbbm;dsmb dlmb;dflmb zdfmbdzlfmb