DPRD Sulteng Minta PT. BDM Buka Diri

0
227
Muh. Masykur  (foto: dok.pribadi)
Muh. Masykur
(foto: dok.pribadi)

MOROWALI – Merespon aduan petani Desa Bahomakmur, Kec. Bahodopi Kab. Morowali tentang aktifitas PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) belum lama ini, Komisi III DPRD Prov Sulteng langsung turun ke lapangan pada 27 dan 28 April 2015 dan bertemu dengan perwakilan BDM. Anggota DPRD Sulteng bahkan meninjau langsung lokasi dan warga masyarakat serta bertemu Pemerintah Daerah Kab. Morowali.
Rombongan Komisi III dipimpin Zainal Abidin Ishak bersama Huisman Brant Toripalu, Syafrudin Mahasuni dan Muh. Masykur, serta beberapa anggota DPRD lainnya.
Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Muh. Masykur kepada beritapalu.com memaparkan, pada saat pertemuan dengan Pemda Morowali, terungkap bahwa proses panjang upaya penyelesaian permasalahan yang dialami warga desa Bahomakmur, pihak PT Bintang Delapan Mineral (BDM) dinilai tidak terbuka dan inkonsisten dalam menjalankan hal-hal yang sudah disepakati bersama.
Ketidakterbukaan PT. BDM kata Masykur terlihat dari tidak adanya itikad baik yang ditunjukan untuk menuntaskan soal-soal yang ditimbulkan. Seperti perbaikan irigasi, penyiraman jalan holing untuk mengurangi dampak debu, akses warga dan perlindungan lahan pertanian. “Beberapa diantaranya itu tertuang dalam dokumen kesepakatan bersama antara Pemda dan pihak PT. BDM,” sebut Masykur.
Anehnya lanjutnya, upaya mediasi yang difasilitasi Pemda termasuk temuan hasil investigasi Tim Pokja I dan II bentukan Bupati sama sekali diragukan kebenarannya oleh pihak PT. BDM. “Padahal fakta yang terjadi di lapangan, sawah miliki warga sudah tidak bisa diolah karena irigasi tidak berfungsi dan debu akibat aktifitas tambang,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa dikaji secara ilmiah pun fakta yang dialami warga masyarakat Bahomakmur tidak bisa dibantah, apalagi jika menggunakan metode pendekatan ilmiah. Bahkan menurutnya, bisa jadi lebih dari itu. Sebab, selain dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan, tren peningkatan jumlah warga yang dirawat di Puskesmas karena sakit ISPA juga cenderung meningkat.
Oleh karena itu lanjutnya, DPRD Sulteng melalui Komisi III akan menginsiasi langkah-langkah penyelesaian persoalan ini. Sebab, tuntas atau tidaknya kasus ini sangat ditentukan oleh peran pemerintah daerah.
Disisi lain ia juga berharap agar PT. BDM tidak mengulang sejarah kelam praktik serupa di banyak tempat yang secara gila-gilaan mengeksploitasi sumber daya alam dan meminggirkan hajat hidup warga yang berada dilingkar tambang.
“Paling tidak, jika bentangan alam sudah dikerok habis, maka bertindak ramah dengan warga yang menggantungkan hidup dan penghidupan di atas tanah miliknya, itu jauh lebih manusiawi. Ketimbang menanam ‘bom waktu’ di kemudian hari,” tandas mantan aktivis LBH Sulteng ini. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here