Published On: Wed, Apr 29th, 2015

Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Kualitas Kebijakan

Oleh : Adriani, S.Ag

Aturan tentang affirmative action atau tindakan khusus sementara berupa  keterwakilan perempuan minimal 30 persen di legislatif, merupakan perjuangan panjang gerakan perempuan Indonesia di bidang politik. Hal ini dimaksudkan bukan saja sebagai bentuk dorongan kepada kaum perempuan untuk berpolitik, tapi juga sebagai jaminan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk dipilih dalam pemilu.

Di Tingkat internasional, affirmative action diatur secara khusus dalam Pasal 4 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Di negara seperti Indonesia, dimana kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih timpang, maka langkah affirmative action untuk mendorong perempuan masuk di ranah pengambilan kebijakan menjadi sangat penting.

Perjuangan keterwakilan perempuan di Indonesia mulai di akomodir dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang ini mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan, yakni dalam hal pembentukan dan pendirian parpol, serta kepengurusan parpol di pusat dan daerah.  Ditarik jauh ke belakang, keterwakilan perempuan bahkan telah diakomodir dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 meskipun hanya dengan kalimat “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.  Kebijakan ini menjadi angin segar bagi perempuan Indonesia  setelah  lebih dari 30 tahun, di masa Orde Baru, perempuan dikerdilkan perannya hanya untuk mengurus  hal-hal yang bersifat domestik.

Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu bisa menjadi ukuran untuk melihat bagaimana respon negara terhadap indikator kesetaraan gender, sebab Undang-Undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu.

Hal ini bisa dilihat dari data yang disampaikan oleh Anggota KPU Ida Budhiati (situs berdikarionline 17/6/2013), dimana jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang semakin membaik seiring dengan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu yang terus direvisi. Terlihat peningkatan jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif  hasil pemilu 2009, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
Pada tahun 2004  jumlah anggota DPR perempuan hanya mencapai 11,8 persen dari 560 anggota DPR yang ada, lalu meningkat pada saat Pemilu 2009 dimana jumlah perempuan yang duduk di DPR mampu mencapai angka 18,05 persen.

Tidak hanya di tingkat pusat, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen juga terjadi di daerah. Pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlahnya hanya 10 persen. Jumlah tersebut kemudian meningkat 5 persen pada tahun 2009 menjadi 15 persen.

Jelang Pemilu 2014
Menghadapi Pemilu 2014, meski Undang-undang  undang-undang Pemilu mewajibkan keterwakilan perempuan 30 persen, namun terlihat kondisi partai yang belum siap mengakomodir kepentingan politik perempuan. Beruntung KPU berani mengambil inisiatif melalui peraturan, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen menggunakan mandat konstitusi untuk mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif dengan sanksi yang tegas bilamana parpol tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut.

Meski diawal-awal Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30 persen ditentang banyak partai politik, namun KPU bergeming dengan keputusannya, sikap ini layak diapresiasi sebagai upaya sistemik guna membangun sistem politik yang berkeadilan gender.

Selain itu, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik penting terus di dorong untuk  memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Perubahan Kebijakan
Perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah salah satu strategi mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen adalah mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) di segala aspek kehidupan.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memiliki korelasi yang baik dengan kualitas kebijakan yang betul-betul menjawab kebutuhan perempuan. Beberapa undang-undang yang dihasilkan anggota legislatif perempuan hasil  Pemilu 2004 dan 2009 memiliki perspektif kesetaraan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perempuan.

Sebagai contoh, ada beberapa produk legislatif progresif hadir diantaranya, undang-undang KDRT, perlindungan anak, kewarganegaraan dan perlindungan saksi dan korban, serta Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut lahir dari kolaborasi gerakan perempuan di parlemen dan di masyarakat.

Meski di tingkat nasional terlihat beberapa capaian penting sebagai buah dari peningkatan jumlah perempuan di parlemen, namun di tingkatan lokal belum terlihat secara signifikan lahirnya kebijakan berprespektif  kesetaraan yang  dimaksudkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan di perjuangkan secara bersama oleh perempuan di parlemen dan di organisasi masyarakat sipil lainnya.

Karenanya menjadi penting bagi aktivis maupun organisasi perempuan baik LSM atau organisasi perempuan keagamaan di tingkat lokal untuk mendorong lahirnya gerakan bersama guna memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama pendidikan dan kesehatan untuk perempuan dan anak-anak, serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan  non diskriminatif dan pro perempuan di tingkat lokal.
Sangat disadari kalau tidak semua caleg perempuan membawa agenda dan perspektif  perjuangan politik perempuan, karenanya selain melakukan penguatan kapastitas caleg perempuan dan pendidikan kritis  untuk pemilih. Dalam jangka panjang Anggota parlemen perempuan yang terpilih perlu dikawal dengan penekanan bagaimana agar persoalan perempuan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dan diperjuangkan secara terus menerus di dalam parlemen.

(penulis adalah aktifis Koalisi Perempuan Indonesia)

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>