YMP, Jatam dan Walhi Dukung Gugatan Class Action Masyarakat Podi

0
189
Petinggi Jatam, YPM dan Walhi memberikan keterangan pers soal dukungannya terhada gugatan class action masyarakat Podi, Tojo Unauna di Palu, Senin (27/4/2015). (foto: Jatam)
Petinggi Jatam, YPM dan Walhi memberikan keterangan pers soal dukungannya terhada gugatan class action masyarakat Podi, Tojo Unauna di Palu, Senin (27/4/2015). (foto: Jatam)

PALU – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masing-masing Yayasan Merah Putih (YMP), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terahada gugatan class action yang dilakukan masyarakat Podi, Tojo Unauna ke Pengadilan negeri (PN) Poso.

Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin A. Douw dalam releasenya mengatakan, industri ekstraktif pertambangan di Sulawesi Tengah telah mencapai pada titik nadir, pengelolaan pertambangan yang menyingkirkan petani dari lahan garapan sampai pada pencemaran lingkungan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar tambang. Hal itu mendorong masyarakat yang terdampak melakukan aksi-aksi penolakan di wilayah ekstraksi hingga sampai melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Poso untuk mendorong tuntutan ganti rugi dan penataan kembali struktur lingkungan seperti sedia kala.

Menurutnya, masyarakat sejak awal sudah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan nasib warga Desa Podi yang menjadi korban dari pertambangan nikel dan besi yang dilakukan oleh PT. Arthaindo Jaya Abadi sejak tahun 2012. “Desa Podi yang sejatinya sudah merupakan kawasan bencana daerah berdasarkan RTRW Kabupaten sungguh tidak layak untuk aktivitas ekstraktif seperti pertambangan. Sebab, daerah tersebut merupakan wilayah yang tiap tahunnya tergenang oleh banjir lumpur pasir dan kerikil dari kawasan hulu di kaki Gunung Katopasa. Jika ada aktivitas pertambangan maka kerusakan dan dampak akan lebih parah terhadap pemukiman, lahan perkebunan dan warga itu sendiri,” tulisnya dalam rilis tersebut.

Di sisi lain lanjutnya, kehadiran PT.Arthaindo Jaya Abadi sejak tahun 2012 dengan izin Bupati seluas 5000 Ha, justru menyalahi aturan. Selain menambang di dalam kawasan bencana daerah, juga menambang di dalam kawasan hutan tanpa ada izin pinjam pakai kawasan dan pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan.

“Atas laporan masyarakat sebelumnya, maka Polda Sulteng sudah menetapkan Direktur perusahaan sebagai tersangka. Namun, hingga hari ini, Polda belum juga menangkap Direktur perusahaan. Bahkan, pihak perusahaan memutus Police Line milik Polda dan terus melakukan aktivitas. Termasuk pengapalan material awal Januari 2014 kemarin,” terang pria yang akrab dipanggil Ethal ini.

Ada lima pihak yang digugat pada class action tersebut, yakni PT. Artaindo Jaya Abadi (AJA), PT. Buana Arta Prima Selaras (BAPS), PT. Adhi Guna Alam Semesta (AGAS), serta pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una dan Gubernur sebagai pengambil kebijakan.

Gugatan masyarakat desa Podi di pengadilan negeri Poso (PN. Poso) telah diregister dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2015/PN.Pso dengan tuntutan ; Mendesak PT. Artaindo Jaya Abadi, Buana Arta Prima Selaras dan Adhi Guna Alam Semesta agar membayarkan ganti rugi akibat perampasan lahan yang berisi tanaman harian masyarakat. Mendesak Gubernur dan Pemda Tojo Una-una untuk mengambalikan keadaan alam seperti semula dengan melakukan rehabilitasi dampak galian.

Tuntutan lainnya, mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk mendukung gugatan yang dilakukan oleh masyarakat Podi, dan mendesak pemerintah Provoinsi agar dengan tegas mencabut Izin Usaha Pertambangan ketiga perusahaan yang bermasalah tersebut. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here