Reklamasi Pantai, Ombudsman Minta Gubernur Awasi Pelaksana Tataruang di Palu

0
178
Peresmian penimbunan pantai Talise beberapa waktu lalu. Foto: Antara/Basri Marzuki)
Peresmian penimbunan pantai Talise beberapa waktu lalu. Foto: Antara/Basri Marzuki)

PALU – Terkait reklamasi Pantai Teluk Palu oleh PT. Yauri Investama di Kel. Talise Kec. Matikulore dan PT. Mahakarya Putra Palu di Kelurahan Lere Kec. Palu Barat yang bekerjasama dengan Perusda Kota Palu, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah meminta Gubernur Sulteng untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang di Palu.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, H. Sofyan Farid Lembah SH mengatakan, permintaan itu untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu melalui kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ia mengatakan, sesuai dengan Perda Kota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030, tidak dialokasikan ruang untuk reklamasi atau mendeliniasi kawasan reklamasi pantai pantai Teluk Palu. Sehingga pelaksanaan reklamasi itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Perpres 122 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi dilakukan berdasarkan rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZ-WP3K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota. “bahkan pemerintah Kota Palu belum memiliki Perda tentang RZ-WP3K,” sebut Sofyan, Senin (20/4/205) melalui siaran persnya.

Ombudsman bahkan meminta Gubernur Sulteng menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Penataan Ruang untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran Tata Ruang yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi Pantai Teluk Palu sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, sebab pelaksanaa Reklamasi Pantai Teluk Palu tidak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau kecil yang menyebutkan bahwa Penentuan Lokasi Reklamasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) dan/atau Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota, sehingga hal ini mengindikasikan adanya penyelundupan hukum dalam pelaksanaan reklamasi tersebut.

Selain meminta dilakukan pembinaan dan pengawasan, Ombudsman juga menyarankan agar disusun Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) dalam rangka memberikan kepastian hokum bagi pelaku usaha dan menjamin perkembangan investasi di daerah dan menyusun peraturan Gubernur (PERGUB) tentang tata cara Penerbitan Izin Reklamasi sesuai dengan Pasal 16 Permen KP No. 17 tahun 2013.

Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung rekalamsai pantai, yakni dilakukan oleh Perusda kota Palu seluas 62, 83 Ha (kelurahan Talise 38,33 Ha dan Kelurahan Lere 24,5 Ha). Di Talise, reklamasi itu dikerjasamakan dengan PT. Yauri Investama. Sedangkan di Kelurahan Lere dikerjasamakan dengan PT. Mahakarya Putra Palu. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here