Soal Penyegelan Sekolah, Pemkot Tantang Ahli Waris Ke Pengadilan

0
87
Sejumlah guru dari SDN 1 dan SDN 2 Tatura bersama siswa lesehan di teras sekolah karena tak bisa masuk akibat disegel ahli waris pemilik tanah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (13/4). Penyegelan kedua sekolah yang bersebelahan tersebut adalah yang ketiga kalinya karena belum dipenuhinya tuntutan pembayaran lahan oleh pemerintah setempat kepada ahli waris. Aksi itu menyebabkan 1.000-an siswa kedua sekolah itu terlantar dan tidak ada proses belajar mengajar. beritapalu.com/Basri Marzuki
Sejumlah guru dari SDN 1 dan SDN 2 Tatura bersama siswa lesehan di teras sekolah karena tak bisa masuk akibat disegel ahli waris pemilik tanah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (13/4). Penyegelan kedua sekolah yang bersebelahan tersebut adalah yang ketiga kalinya karena belum dipenuhinya tuntutan pembayaran lahan oleh pemerintah setempat kepada ahli waris. Aksi itu menyebabkan 1.000-an siswa kedua sekolah itu terlantar dan tidak ada proses belajar mengajar. beritapalu.com/Basri Marzuki

PALU – Pemkot Palu punya ‘senjata pamungkas’ untuk melawan klaim warga atas lahan yang ditempati oleh SDN 1 dan 2 Tatura Palu. Pemkot punya surat-surat ketika lahan yang awalnya adalah asset Pemkab Donggala itu diserahkan ke Pemkot Palu.

Atas kekuatan itu, Pemkot pun mempersilakan ahli waris yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya untuk dimajuka ke pengadilan. “Pemkot tidak akan serta merta mengeluarkan status alas hak kepemilikan tanah, serta ganti rugi lahan yang diklaim oleh ahli waris, yang mengaku bahwa status tanah di SDN 1 dan SDN2 Tatura adalah milik Budi Rayutina,” kata Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Palu, Mohammad Affan SH.

”Jadi intinya Pemkot tidak akan semudah itu mengeluarkan status alas hak kepemilikan tanah seperti apa yang di minta oleh ahli waris . Apalagi mengganti rugi, karena tanah di SDN 1 dan SDN2 Tatura itu  murni Aset dari  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu,” ulangnya.

Ia menjelaskan asal mula berdirinya bangunan SDN 1 dan 2 Tatura pada 1949 lalu, dan bangunan sekolah baru didirikan pada 1956.  Kemudian berdasarkan surat Keputusan Bupati Donggala, juga  sudah menyerahkan kepemilikan aset bangunan SDN 1 dan SDN 2 Tatura ke Pemkot Palu berdasarkan surat penyerahan Nomor 14 tahun 1995.

“Pemkot sudah memegang dasar kepemilikan dan bahkan lahan dan bangunan SDN 1 dan 2 Tatura sudah masuk dalam daftar aset Pemkot, berdasarkan SK penyerahan dari Kabupaten Donggala. Olehnya ini dasar kuat dari kami Pemkot Palu, dan tidak mugkin kita mau mengati rugi kepada ahli waris, ” ungkap Affan.

Ia menyatakan, hingga saat ini belum ada kepastian jalan keluar apa yang akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan tuntutan ahli waris. “Warga tidak boleh seenaknya mengklaim status tanah tempat bangunan pemerintah berdiri, karena itu jika masalah ini ingin cepat selesai, kami persilahkan ahli waris untuk membawa masalah ini ke Pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan, dan jika ahli waris yang menang  kami siap mengganti rugi,” tegasnya.

Ia juga berharap kepada warga yang mengaku sebagai ahli waris, untuk tidak seenaknya lagi melakukan penyegelan tanah, jelas dapat mengganggu anak-anak serta siswa yang akan mau belajar.(afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here