Menyongsong Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Jujur dan Adil di Sulawesi Tengah

0
172
Ratna Dewi Pettalolo foto: dok pribadi
Ratna Dewi Pettalolo
foto: dok pribadi

Oleh: Ratna Dewi Pettalolo *)

DINAMIKA pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disingkat Pemilihan GBW) di Indonesia memasuki babak baru dengan di sahkannya UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan resmi diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015. Kehadiran UU ini menjadi tonggak baru dalam praktek ketatanegaraan  Indonesia untuk menggelar pemilihan GBW serentak Tahun 2015.  Alasan inilah yang  menyebabkan terjadinya pergeseran jadwal pelaksanaan pemilihan GBW di Indonesia, termasuk di  Sulawesi Tengah.

Pemilihan GBW Tahun 2015 ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah, karena setelah melalui jalan panjang pergulatan politik tanah air, akhirnya sejarah mencatat bahwa pemilihan GBW secara langsung adalah pilihan yang terbaik dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena hanya dengan cara inilah rakyat (pemilih) dapat mengaktualisasikan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya untuk menentukan pemimpin di daerahnya, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, tanpa paksaan dalam bentuk apapun temasuk politik uang sebagai bentuk kejahatan dalam praktek pemilihan umum yang dilakukan dengan berbagai cara dengan maksud untuk membeli suara rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan.

Kehadiran negara dalam pehelatan pemilihan hanyalah memainkan peran negara sebagai regulator yang menyiapkan regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemilihan, sebagai mediator yang menyiapkan kebutuhan pelaksanaan pemilihan berupa anggaran, sarana, dan sumber daya yang akan digunakan,  serta peran sebagai umpire atau wasit yang akan mengawasi pelaksanaan pemilihan agar negara dapat memberikan jaminan adanya perlindungan hukum terhadap penegakkan hak konstitusional rakyat. Disinilah pentingnya kehadiran lembaga Pengawas pemilu,sebagai guides of democracy yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan demi mewujudkan pemilihan GBW yang LUBER dan JURDIL.

PERAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN

Jika merujuk pada Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 2014, tidak ada satupun lembaga lain di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan pemilihan GBW selain Bawaslu Provinsi, Panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS. Itu berarti lembaga pengawas pemilu (termasuk KPU) memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemilihan GBW yang berkualitas, bukan hanya dari sisi proses pelaksanaannya yang secara tehnis dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya telah sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pemilihan GBW telah melahirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat, sehingga bukan hanya pencapaian legitimasi hukum yang diharapkan, tetapi juga legitimasi dari rakyat yang menguatkan keterpilihan tersebut untuk membangun daerah Sulawesi  Tengah kedepan.

Secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas dan wewenang bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL dan pengawas TPS adalah mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilihan di wilayah masing-masing yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU kabupate/kota, PPK, PPS dan KPPS. Pengawasan secara bertahap dan berjenjang ini tentulah dimaksudkan agar pengawas pemilu dapat memastikan bahwa setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya telah tunduk pada asas dan aturan pemilihan GBW. Karena kepatuhan penyelenggaran pada hukum adalah tolak ukur utama dalam mewujudkan pemilihan  yang baik.

Sebagai lembaga penjamin kualitas pemilu (termasuk pemilihan GBW) Bawaslu harus dapat menyiapkan jajaran pengawas pemilihan pada tingkat kabupaten/kota , kecamatan, desa/kelurahan dan pengawas TPS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengawasan yang baik, serta  memiliki integritas dan mentalitas yang tangguh, yang tidak mudah goyah dari tekanan politik sekeras apapun. Oleh karena itu, perpaduan 3 (tiga) syarat yaitu : profesionalitas, integritas dan mentalitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jajaran pengawas ad hoc di Sulawesi Tengah. Hal ini penting dilakukan agar Bawaslu dapat memberikan pengawas pemilu yang  memiliki spirit of serving  kepada masyarakat, pemilih dan atau peserta pemilihan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik mencari keadilan. dengan bertumpu pada asas penyelenggara yaitu : mandiri; jujur; adil;; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas.

Selain persiapan struktur kelembagaan, pengawas pemilu juga dituntut untuk dapat memfungsikan diri sebagai intelegent yang dapat mendeteksi awal titik rawan  dan potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada pelaksanaan pemilihan GBW Tahun 2015. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi pelanggaran pada pelaksanaan pileg, pilpres, pilgub, dan pilbup/pilwalkot yang pernah dilaksanakan sebelumnya. kemudian melakukan langkah-langkah perencanaan pengawasan pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Karena  seharusnya keberhasilan lembaga pengawas tidak diukur dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, tetapi bagaimana lembaga pengawas mampu melakukan pencegahan dini melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan pemilih, peserta pemilihan (partai politik dan pasangan calon), dan masyarakat untuk menjadi partisipan dan pelaku pengawas pemilihan, sehingga secara sadar tidak melakukan pelanggaran.. Hal ini dapat dilakukan dengan  memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (civil education), pemilih,(voters education) dan anggota partai politik yang akan terlibat dalam kegiatan pemilihan (members party education), Sosialisasi Pengawasan Pemilihan kepada masyarakat dengan berbagai metode yang efektif dan efisien, membangun kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi, pers, LSM, Ormas dan Pemerintah Daerah, sehingga akan terbangun jaringan yang luas dalam pengawasan pemilihan.

Pada akhirnya tugas pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilihan GBW yang jujur dan adil hanya dapat terwujudkan dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang profesional , dan dukungan sarana dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan. Karena sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sesuai amanah Pasal 166 UU Nomor 8 Tahun 2015,  tegas menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sekalipun adapula klausula yang menyatakan “dan dapat didukung  oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara”. Pendanaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan di Sulawesi Tengah, baik yang akan dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu Sulawesi Tengah. Tentulah tidak akan ada aktifitas yang dapat dilakukan penyelenggara tanpa adanya dukungan dana yang memadai sesuai kebutuhan lembaga. Sehingga dapat dikatakan sukses tidaknya pelaksanaan pemilihan akan tergantung juga pada political will anggaran pemilihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Di samping itu Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan Sumber Daya PNS yang memadai untuk menjadi supporting institution pada sekretariat lembaga pengawas pemilu. Tentulah yang diharapkan adalah sumber daya yang profesional dan terampil dalam mengelola organisasi sehingga akan menjadi bagian yang menguatkan lembaga pengawas pemilu dan bukan yang melemahkan. Semoga…

*) Penulis adalah Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here