Keluh Warga Podi; dari Bencana Banjir Hingga Dampak Tambang

0
207

PALU – “Sedangkan belum ada tambang sudah hancur akibat banjir apalagi ditambah dengan masuknya perusahaan tambang. Kami sekarang sudah pasrah, mati sekarang ataupun besok sama saja makanya kami menolak adanya tambang di desa kami ”Ungkap  Abdul Malik warga Dusun Kainyole Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

Desa Podi yang didiami kuranglebih 1.086 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK) pernah memiliki kenangan pahit. Penghidupan mereka luluh lantak bahkan korban jiwa pun tak terhindar akibat bencana banjir yang melanda desa itu.

“Banjir yang menimpa desa ini 1998 dan 2004 menyebabkan kami direlokasi oleh pemerintah padahal kami saat itu hanya meminta untuk melakukan rehabilitasi terhadap rumah-rumah kami yang rusak namun pemerintah tetap bersikukuh untuk merelokasi dengan menyediakan pemukiman di Dusun Kainyole ,”Ujar Abdul Malik.

Tak semua warga yang kemudian menempati perumahan yang dialokasikan pemerintah sebanyak 272 unit rumah namun yang terealisasi dibangun hanya 262 unit rumah dengan luas bangunan berukuran 5 x 7 meter persegi.

Banjir itu pula memulai  kehidupan masyarakat Podi yang dikenal sebagai penghasil padi ladang lambat laun mulai redup, tidak sedikit kelapa dan kakao mereka rusak bahkan damar yang mereka peroleh dari hutan hilang karena banjir.Padahal semua itu merupakan penghidupan utama mayoritas penduduk Desa Podi.

Belumlah hilang dari ingatan mereka ketika banjir melanda kampung halamannya, warga kini harus berhadapan dengan ancaman lingkungan hidup yang baru akibat dampak dari beroperasinya perusahaan tambang di desa tersebut. Aksi-aksi penolakan terhadap perusahaan tambang itu pun gencar dilakukan oleh masyarakat setempat.

“Kami menginginkan agar tambang yang beroperasi di desa ini ditutup karena khawatir dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang karena sudah ada warga yang mengalami gatal-gatal akibat air yang tercemar,”Ungkap Ridwan Ambalinggi Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa Podi.

Sementara itu, Kepala Desa Podi Muhlis Lakadjomengaku  di satu sisi ia menjalankan program pemerintah di sisi lainnya ia harus memperhatikan keinginan masyarakatnya terkait perusahaan tambang yang beroperasi di desa yang baru setahun dipimpinnya.

“Saya juga belum mengetahui apakah perusahaan tambang ini akan lanjut atau tidak dikarenakan adanya kebijakan larangan ekspor dan sementara warga yang kontra terus pula meminta agar perusahaan untuk berhenti beroperasi. Belum ada titik terang,”katanya.

Namun demikian Kades Desa Podi pun menegaskan jika pembangunan itu menguntungkan bagi warga kenapa tidak akan tetapi jika pembangunan itu justeru merugikan masyarakat kenapa tidak untuk secara tegas menolaknya.

Warga pun melakukan pemblokiran atas aktivitas perusahaan tambang berkali-kali dan bersama Aliansi Peduli Lingkungan Sulawesi Tengah melayangkan surat pengaduan tertanggal  5 September 2013 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan , Menteri Energi Sumberdaya Mineral dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Surat pun terbalaskan, Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bidang Penataan Hukum Lingkungan tertanggal 30 September 2013 yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulteng perihal penyerahan penanganan pengaduan lingkungan, PT Arthaindo Jaya Abadi di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una.

Menindaklanjuti itu, surat perintah tugas gubernur Sulteng bernomor 090/21/SPT/BLHD/2013 telah menugaskan sembilan orang masing-masing mewakili BLHD Sulteng, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan dan Dinas CKPTR Sulteng untuk melaksanakan verifikasi pengaduan kasus lingkungan pada areal kegiatan pertambangan Bijih Besi PT Arthaindo Jaya Abadi di Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una.

Dari laporan hasil verifikasi lapangan pengaduan kasus lingkungan kegiatan pertambangan Bijih Besi PT Arthaindo Jaya Abadi di Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulteng berdasarkan fakta dan temuan disimpulkan PT Arthaindo Jaya Abadi tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a, e dan huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.Termasuk tidak taat pada peraturan perundang-undangan di bidang Energi Sumberdaya mineral pasal 10, pasal 93 dan pasal 40.

Berdasarkan temuan dan fakta itu, tim verifikasi yang terdiri unsur BLHD Sulteng, Dinas ESDM Sulteng, Dishut Sulteng dan Dinas Cipta Karya Sulteng bersama-sama tim pengawas dari unsur BLH Kabupaten Tojo Una Una, Dinas Pertambangan Kabupaten Tojo Una-Una merekomendasikan beberapa hal diantaranya agar menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT Arthaindo Jaya Abadi, menghentikan pembukaan dan penggunaan jalan tambang yang melintasi kawasan hutan sebelum memiliki izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Selain itu pula perusahaan diminta untuk tidak melakukan kegiatan penambangan dan atau kegiatan pendukung lainnya di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksinya yang kawasan hutan sebelumnya memiliki izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan RI.Menghentikan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT Buana Artha Prima Selaras atas pelanggaran peraturan di Bidang ESDM.

Sekaitan dengan hal itu, Azmi Sirajuddin dari program hutan dan perubahan iklim,  Yayasan Merah Putih jugamengatakan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah, Perda nomor  8 Tahun 2012 kawasan rawan bencana di defenisikan sebagai lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana (Pasal 1 ayat: 45).

Selanjutnya di uraikan dalam pasal 22 tentang kawasan rawan bencana, Podi di tetapkan sebagai kawasan rawan banjir pada ayat 3, dimana salah satu upaya penanganan adalah pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat. Realisasi di lapangan justru sebaliknya,  PT. Arthaindo Jaya Abadi (AJA)  mendapat izin lokasi pertambangan  nikel dari Bupati Tojo Una Una pada tahun 2012, melalui SK Nomor 188.45/Distamben/2012 dikeluarkan pada tanggal 3 April 2012.

“Perusahaan ini menurut sumber dari Majalah Forbes Indonesia adalah operator lokal dari perusahaan industri baja milik dua orang pengusaha asal India. Dengan bendera Earthstone Resources, yang akan mengeruk sumber-sumber logam di berbagai lokasi di Indonesia. Termasuk di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una,”Ungkapnya.

Menurut dia, seharusnya dengan melirik  kawasan rawan longsor, Bupati Tojo Una  Una tidak memberikan izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Podi seluas 5.000 Ha dan menyatakan bahwa Desa Podi dan sekitarnya tidak layak pertambangan.

“Hal ini juga sesuai pengakuan Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa selain tidak layak tambang, juga cadangan nikel di Podi sangat minim. Ketimpangan ini bukan hanya datang dari pemerintah saja tapi dari RTRW Tojo Una-una itu sendiri, di mana pada pasal 30, Podi juga di tetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan Nikel,”Ungkap Azmi Sirajuddin. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here