Berharap Legislator Lebih Peduli Lingkungan Hidup

SELAMAT bertugas seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI periode 2014-2019, dan tentunya siap setiap saat memegang mandat sebagai perwakilan rakyat dalam berbagai sendi-sendi kehidupan bernegara.

Sebagai legislator terpilih,  tentunya harapan baru juga akan ditanamkan rakyat kepada para legislator yang memiliki fungsi dan tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran.Tiga fungsi itu mesti dijalankan secara konsisten seiring dengan semakin meningkatnya roda pertumbuhan pembangunan.

Pembangunan yang begitu pesat selain memberikan dampak yang baik bagi pendapatan daerah untuk menopang kesejahteraan rakyatnya. Namun juga masih menyisakan berbagai persoalan yang tidak kalah kompleks salah satunya menyangkut persoalan lingkungan hidup akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berorientasi kepada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya alam atas nama investasi dan semata-mata untuk pendapatan daerah mestinya dikaji kembali bahkan bila perlu ditinjau kembali secara ekonomi, yang tentunya bukan dari sisi ekonomi sesaat. Tapi jauh untuk kepentingan ekonomi masa depan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Banyak hal yang sudah terjadi akibat perebutan sumberdaya alam, mulai konflik agraria, konflik masyarakat dengan pemilik modal. Bahkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan-kegiatan yang begitu gencar akibat pertambangan, yang secara pastinya belum diketahui bagaimana sebagian besar perusahaan itu akan bertanggungjawab terhadap aktivitasnya.

Jika pemerintah daerah secara tidak tegas melihat hal itu, kemungkinan besar bukan untung yang diterima malah buntung yang didapat. Mengapa? Ya dapat dipastikan tanggungjawab itu akan menjadi beban pemerintah sekalipun perusahaan itu telah memberikan kontribusi kepada pemerintah.Maka perlu kembali melakukan perhitungan secara matematis dan ekonomis untuk menjaga lingkungan hidup yang lebih baik sekalipun telah dikeruk hingga habis sumberdaya alamnya.

Untuk hal itu pula, tidak sedikit lembaga swadaya masyarakat yang mengkritisi kebijakan pembangunan disektor sumberdaya alam, tidak sedikit pula masyarakat yang mengajukan permasalahan itu ke pemerintah bahkan ke dewan perwakilan rakyat sebagai perwakilan mereka yang duduk untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.

Tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimiliki oleh DPR dan DPRD itulah yang kini diharapkan oleh sejumlah kalangan untuk benar-benar dijalankan untuk melakukan pengawasan dan anggaran. Sehingga kontrol terhadap pemerintah benar-benar pula terlihat dimata publik, semisal berapa besar pendapatan daerah disektor eksploitasi sumberdaya alam yang kemudian diselaraskan dengan berapa besar anggaran disektor itu untuk kepentingan pembangunan bahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di Sulawesi Tengah, Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada Juli 2014, jumlah penduduk miskin
di Sulawesi Tengah posisi Maret 2014 adalah sebanyak 392.650 jiwa atau 13,93% dari seluruh penduduk Sulteng. Jumlah tersebut lebih kecil dari posisi September 2013 yang tercatat sebesar 14,32%.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Namun demikian, meski jumlah penduduk miskin berkurang, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah
tercatat masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan secara nasional yang tercatat 11,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan di Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan dengan berfokus pada daerah pedesaan yang memiliki jumlah dan prosentase penduduk miskin lebih tinggi.

Berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, meski memiliki standar garis kemiskinan yang lebih rendah, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah lebih banyak berada di pedesaan. Dari jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2014, sebanyak 335.780 jiwa (83,92%) tinggal di wilayah pedesaan, sementara penduduk miskin di wilayah perkotaan sebanyak 64.320 jiwa (16,08%).

Dari data tersebut jelas bahwa pekerjaan rumah dalam mengentaskan kemiskinan masih panjang ditengah-tengah sumberdaya alam yang melimpah yang berada di wilayah-wilayah pedesaan yang nota bene jumlah penduduk miskin berdasarkan data justeru berada di wilayah pedesaan.

Kemiskinan di pedesaan tidak semata dilihat secara umum, tapi lihat seberapa jauh mereka bisa mengakses sumberdaya alam yang mereka miliki dan seberapa jauh kekayaan sumberdaya alam dilingkungannya itu memberikan manfaat bagi penghidupan mereka.

Di Sulawesi Tengah  di beberapa daerah terlihat bagaimana akses masyarakat terhadap sumberdaya alam bahkan terpinggirkan dengan hadirnya modal-modal besar yang berdampak pada kehilangan penghidupan masyarakat sekitar atau terpaksa harus hidup dengan profesi lain dengan kemampuan dan keterampilan yang terbatas atau memilih berhadap-hadapan dengan pemodal untuk mendapatkan kembali lahan-lahan garapan yang diduga direbut pemodal secara sepihak.

Hal ini tentunya, menjadi bagian dari kerja-kerja dewan perwakilan rakyat untuk sekali lagi mendesak pemerintah untuk lebih mampu memaksimalkan pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyatnya bukan malah meminggirkan ataupun justeru merusak lingkungan hidup yang tentunya akan diwariskan kepada anak cucu kita kedepan.

Oleh: Subarkah

Pemerhati Lingkungan Hidup

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here