Kasus Udin dan Kebebasan Pers Kita

SEBUAH poster berukuran 18×7 meter bertuliskan “Wartawan Udin 18-2-1964 – 16-8-1996, Dibunuh Karena Berita”, terpasang di muka Gedung Dewan Pers di Jakarta. Poster raksasa itu dipasang secara demonstratif oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mengingatkan pemerintah RI kasus kematian Udin yang akan kadaluarsa pada Agustus 2014. Wajah Udin dipajang bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) yang jatuh pada 3 Mei.

Ironisnya, banyak wartawan Indonesia yang tidak tahu Hari Kebebasan Pers Internasional 3 Mei. Kecuali jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mayoritas wartawan hanya tahu Hari Pers Nasional 9 Februari yang setiap tahun diperingati Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kerap dihadiri pejabat pemerintah Indonesia.

World Press Freedom Day (WPFD) mulai diperingati jurnalis sedunia sejak diluncurkan oleh UNESCO pada 1993, menyusul pengumuman Deklarasi Windhoek oleh jurnalis Afrika di Namibia pada 1991. Deklarasi Windhoek berisikan komitmen dalam menjaga kebebasan pers serta meminta negara menghormati kekebasan berkespresi masyarakat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Berekspresi.

Pada 2014, AJI bersama PWI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bersama Dewan Pers merayakan untuk pertama kalinya Hari Kebebasan Pers Internasional (HKPI) atau World Press Freedom Day (WPFD) di Gedung Dewan Pers Jakarta.

Lalu apa hubungannya HKPI dengan Kasus Udin, sebagaimana tertulis di awal?

Kasus Udin
Fuad Muhammad Syafrudin atau Udin adalah wartawan Harian Berita Nasional (Bernas) Yogyakarta yang meninggal pada 16 Agusutus 1996 setelah dianiaya orang tak dikenal di depan rumahnya dikawasan Bantul, Yogyakarta. Kematian Udin yang tidak meninggalkan darah mengundang keprihatinan sekaligus kecaman organisasi wartawan, seperti PWI dan AJI. Tak lama setelah kematian Udin, dibentuk tim investigasi independen bernama Kijang Putih yang mengumpulkan berbagai bukti dan dugaan pelaku pembunuh Udin. Hasil kerja tim diserahkan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk ditindaklanjuti.

Pada Oktober 1996, Polda DIY menangkap seorang tersangka bernama Dwi Sumaji alias Iwik. Penangkapan itu berdasarkan sketsa yang dibuat tim forensik. Namun hasil tangkapan polisi akhirnya mentah karena pada 27 November 1997, Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas tersangka sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bantul memutus bebas Iwik dari dakwaan pembunuhan terhadap Udin. Artinya polisi telah menangkap orang yang salah atau error in persona.

Sejak 1997 hingga hari ini, kepolisian Republik Indonesia belum mampu menangkap pembunuh Udin yang sebenarnya. Sementara sikap umum pimpinan Polri –yang sudah berganti sepuluh Kapolri sejak Kasus Udin mencuat– relatif sama. Yakni menganggap Iwik-lah pembunuh Udin yang dibebaskan oleh pengadilan.

Situasi ini mencemaskan komunitas pers. Yakni bagaimana aparat kepolisian bersikukuh pada pendiriannya meskipun jelas-jelas ditolak Pengadilan. Beruntung, Kapolri baru Jenderal Sutarman (2/14), sempat mengungkapkan sikap baru Polri terkait kasus Udin. Saat itu Jenderal Polisi Sutarman menegaskan bahwa “proses penyidikan kasus Udin oleh polisi sudah salah sejak awal”, sembari mennyalahkan tindakan anak buahnya yang membuang sisa darah Udin ke laut pantai Selatan, dengan dugaan upaya menghilangkan jejak. Faktanya, sampai hari ini, perwira polisi yang dimaksud Kapolri Sutarman tidak pernah mendapat sanksi apapun.

Daftar Kematian Wartawan
Stagnasi kasus pembunuhan Udin membuat komunitas pers prihatin. Jika mengacu pada KUHAP, kasus pembunuhan Udin dikuatirkan akan kadaluarsa pada 16 Agustus 2014 karena sudah memasuki usia 18 tahun. Itu sebabnya pada Februari 2014, Iwik dan Jogja Police Watch berusaha mempraperadilankan Kepolisian karena membiarkan kasus Udin dan tidak merehabilitasi nama baik Iwik yang pernah disangka sebagai pembunuh. Sayang, gugatan praperadilan Iwik ditolak Pengadilan Negeri Sleman.

Bersamaan dengan kasus Udin, Indonesia sesungguhnya masih menyimpan sederet kasus kematian wartawan yang masih gelap (dark number), hingga sekarang.

Diantaranya, kematian Naimullah, wartawan Sinar Pagi, Kalimantan Barat yang ditemukan tewas pada 25 Juli 1997 ; Agus Mulyawan, pembantu koresponden Asia Press Jepang yang tewas tertembak di Los Palos Timor Leste, 25 september 1999 ; Muhammad Jamaludin, jurukamera TVRI Banda Aceh yang tewas pada 17 Juni 2003 ; Sori Ersa Siregar, wartawan RCTI Sumatera Utara yang tewas di Aceh Timur dalam kontak tembak TNI melawan GAM pada 1 Juli 2003 ; Elyudin Telaumbana, wartawan Harian Berita Sore Nias yang ditemukan tewas pada 25 Agustus 2005 ; Herliyanto, wartawan Jember News yang tewas di hutan jati Probolinggo pada 29 April 2006 ; Anak Agung Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali yang dibunuh anggota keluarga Bupati Bangli akibat pemberitaan kasus korupsi. Polda Bali berhasil mengungkap kasus Prabangsa dan menyeret sepuluh pelakunya ke pengadilan dengan vonis maksimal dan menjadi satu-satunya kisah sukses Polri mengungkap pembunuhan wartawan. Pada 2010, empat wartawan tewas secara berurutan, yakni Muhammad Syafullah, Kepala Biro Kompas Kalimantan Timur yang tewas seperti keracunan pada 26 Juli 2010 ; Ardiansyah Matrais, wartawan Tabloid Jubi yang ditemukan tewas di Sungai Maro, Merauke, Papua ; Alfrets Mirulewan, pimred Tabloid Pelangi yang tewas di pelabuhan Pulau Kisar, Maluku Tenggara Barat pada 18 Agustus 2010 ; Ridwan Salamun, kontributor SUN TV Maluku Utara yang tewas dikeroyok warga saat meliput bentrokan antarwarga di Kota Tual pada 20 Agustus 2010.

Dari dua belas kasus kematian wartawan, kasus Udin (yang tewas pada 16 Agustus 1996) perlu mendapatkan prioritas, mengingat posisi hukumnya yang terancam kadaluarsa pada Agustus 2014. Ini yang menyebabkan tekanan komunitas pers terhadap Kepolisian RI menguat. Selain itu, ditilik dari tingkat kesulitan, Kasus Udin dipercaya sebagai pintu pembuka bagi pengungkapan kasus kematian wartawan lainnya. Komunitas pers berharap, keberhasilan Polri menyeret pembunuh Prabangsa ke pengadilan bisa menjadi penyemangat penguangkapan kasus lainnya.

Kondisi Kebebasan Pers Indonesia

Pada tahun politik 2014, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai kebebasan pers di tanah air secara substansial masih memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya angka kekerasan terhadap pers. Selama 2013 terjadi 41 kasus kekerasan fisik maupun non-fisik di Indonesia. Dua kasus menonjol misalnya serangan massa terhadap stasisun TVRI Gorontalo pada 25 Maret 2013, disusul pembakaran kantor Palopo Post di Sulawesi pada 31 Maret 2013, keduanya terkait pemilihan umum daerah.

Hingga Mei 2014, AJI mencatat hanya 7 kasus kekerasan fisik, menyusul peringatan terhadap wartawan tentang ancaman kekerasan saat meliput berita Pemilu. Fenomena kebebasan pers yang justru mencemaskan justru dari upaya intervensi ruang redaksi oleh pemilik media (televisi, online, surat kabar) yang memiliki kepentingan politik praktis seperti menjadi calon presiden atau calon anggota legislatif. Untuk kasus dimaksud, tiga stasiun televisi nasional telah mendapat peringatan keras dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI serta Dewan Pers terkait isi pemberitaan yang dinilai partisan dan tidak berimbang.

Kabar baik dari Nusa Tenggara Barat (NTB), ketika Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan perdata senilai 3 Miliar seorang warga negara Italia terhadap penerbitan Suara NTB yang melaporkan dugaan pencurian koral oleh pengusaha asing. Majelis Hakim PN Mataram layak diberikan piagam kebebasan pers karena menggunakan Undang Undang Nomor 40 tentang Pers yang memberikan perlindungan profesi kepada jurnalis dan pekerja media secara tepat dan proporsional.

Eko Maryadi
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here