Sudding : LPSK seharusnya tidak bertanggungjawab kepada Presiden

0
163

Palu – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Syarifuddin Sudding mengatakan Fraksi Hanura siap untuk merevisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini diutarakan oleh Sudding ketika menjadi salah satu pembicara dalam Konsultasi Publik bertajuk Kemana Arah Revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Santika Palu, Kamis (7/11) pagi.

Sudding menjelaskan ada beberapa poin penting yang harus dicermati dalam Undang Undang nomor 13 Tahun 2006 ini. Misalnya harus ada perbaikan substansi yang terkait kelembagaan, kewenangan yang terkait dengan fungsi dan tugas LPSK termasuk yang terkait dengan koordinasi antar lembaga. Harusnya LPSK ini dapat bekerja maksimal sebagai lembaga yang independen dan tidak bertanggungjawab kepada presiden.

” Saat ini banyak kasus yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Namun bagaimana bisa LPSK maksimal dalam melindungi saksi, sementara lembaganya bertanggungjawab terhadap terhadap presiden. ” Kata Sudding yang juga Ketua Fraksi Hanura DPR RI ini.

Sudding mengatakan usulan revisi ini adalah aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah. Maka sudah sepatutnya saya yang merupakan perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah di Senayan untuk memperjuangkannya.(wan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here