Pemkab Buol dituding Rugikan Tiga Perusahaan Pertambangan

0
392

PALU – Tiga perusahaan pertambangan di Buol, yang sudah mendapatkan izin untuk berinvestasi di Kabupaten Buol, sejak lima tahun terakhir ini tak dapat beraktivitas, karena penyesuaian izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tidak diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buol. Ketiga perusahaan itu adalah PT Harapan Pertiwi Nusantara, PT Bulagidun Minerindo dan PT Trans Sentra Mulia.

Ketiga perusahaan itu memiliki lahan konsesi di Desa Tiloan, Kecamatan Momunu seluas 9.976 hektar, Desa Lokodoka, Matinan dan Bunobogu di Kecamatan Bunobogu seluas 12.170 hektar, di Desa Bulagidun, Labuton dan Lokodoka seluas 9.758 hektar, kemudian di Desa Bodi, Lunguto dan Timbulon seluas 8.873, di Desa Busak I dan II Kecamatan Biau dengan luas 20 ribu hektar, selanjutnya di Desa Lakea I dan II juga di Kecamatan Biau seluas 11.450 hektar.

Direktur PT Harapan Pertiwi Nusantara, Zubair Idris Rabu (28/8) petang, mengatakan semua syarat administrasi berdasarkan undang-undang pertambangan telah dipenuhi, mulai dari mengajukan permohonan perpanjangan KP  eksplorasi dan izin penyesuaian KP eksplorasi sebelum masa berakhirnya eksplorasipun sudah disampaikan kepada Bupati Buol sejak tahun 2007, yang saat itu Bupati Buol masih dijabat Amran Batalipu.

Sampai pada masa Amiruddin Rauf menjadi Bupati Buol, izin penyesuaian dari KP eksplorasi ke IUP eksplorasi yang diajukan tiga perusahaan itu juga tidak digubris. Akhirnya digelar rapat dengar pendapat dengan DPRD, yang hasilnya merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Buol untuk melanjutkan proses pengurusan izin-izin pertambangan, dan meminta petunjuk kepada Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Kementerian Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Buol, Marwan Dahlan yang dikonfirmasi via telepon mengakui soal itu.  “Benar, kami sudah melaksanakan rapat dengar pendapat dan menyurat ke kementerian untuk meminta fatwa mengenai masalah izin tiga perusahaan dimaksud,” katanya.

Dari hasil rapat dengar pendapat itu, Bupati Buol, Amiruddin Rauf menjelaskan, pihaknya tidak dapat menyesuaikan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi, karena dianggap bahwa tiga perusahaan itu tidak ada aktivitas serta tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atas kesimpulan itu, pihak Kementerian ESDM melalui surat Nomor 1323/30/DBM/2013, tertanggal 17 Juni 2013, perihal penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menjelaskan, sesuai data base Direktort Jenderal Mineral dan Batubara, KP ketiga perusahaan tersebut telah teregistrasi sebelum dilakukan rekonsiliasi pertama maupun kedua setelah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam surat itu juga dijelaskan, sebelum KP Eksplorasi berakhir, ketiga perusahaan itu sudah mengajukan permohonan perpanjangan tanggal 7 September 2008 dan tanggal 22 Desember 2009.

“Jadi, mengenai perusahaan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu memberi peringatan pertama, kedua dan ketiga, serta diberi kesempatan kepada pihak perusahaan untuk membela hak dan kepentingannya sebelum dilakukan pencabutan atau pembatalan IUP,” begitu isi perintah Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Dede I Suhendra melalui suratnya itu.

Namun, Zubair Idris mengakui bahwa semua kewajiban perusahaan telah dipenuhi, mulai dari soal iuran tetap sampai pada pajak dan setoran bukan pajak. “Semua bukti pembayaran itu ada, dan kami lampirkan dalam surat permohonan penyesuaian izin tersebut,” katanya sembari memperlihatkan bukti kwitansi tersebut.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Buol tetap bersikukuh untuk tidak mengeluarkan izin penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi. Atas sikap pemerintah daerah ini, pihak perusahaan mengaku mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. Namun pihak perusahaan belum berpikir untuk melanjutkan masalah ini ke meja hukum, tapi hanya meminta kepada pihak pemerintah setempat untuk menindaklanjuti perintah pihak Kementerian ESDM dan menjalankannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Meskipun kami paham bahwa sebenarnya Bupati Buol telah melanggar undang-undang yang sanksinya adalah dua tahun penjaa dan denda 200 juta rupiah,” kata Zubair Idris. (chan)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here