Masyarakat Tojo Unauna menangkan gugatan terhadap Bupati terkait penetapan tata batas

0
182

PALU-Masyarakat Desa Betaua Kecamatana Tojo Kabupaten Tojo Unauna memenangkan gugatan terhadap Bupati Tojo Unauna Damsyik Ladjalani yang di didaftarkan ke PTUN Palu pada 22 Januari 2012 dan putusan keluar pada 12 Juni 2012.

Maneger riset dan kampanye Jaringan advokasi tambang Sulteng, Andika hari ini mengatakan setelah 5 bulan berproses gugatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dikeluarkannya surat keputusan nomor 188.45/508/ADPUM tentang penetapan batas desa antara Betaua dan Uekuli yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2011 oleh Bupati Tojo Unauna.

“Dalam amar putusan, gugatan masyarakat Betaua adalah sah, menyatakan SK No 188.45/508/ADPUM tentang penetapan dan penegasan batas desa, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang dan tidak prosedural, mewajibkan kepada bupati Tojo Una-una agar mencabut SK No 188.45/508/ADPUM dan mengembalikan batas semula kedua desa tersebut serta menghukum tergugat membayar biaya perkara,”Kata Andika membacakan amar putusan PTUN Palu.

Andika menjelaskan  penetapan pergeseran batas desa tersebut sempat menimbulkan keributan antara masyarakat karena dinilai pemerintah mengeluarkan SK yang menggeser hampir 1 kilometer dari lokasi awal yang telah ada yang dibangun tahun 1923 oleh leluhur masyarakat Betaua dan Uekuli.

Ia melanjutkan bahwa penetapan tapal batas desa yang menggeser wilayah Betaua terjadi akibat maraknya penolakan terhadap aktifitas pertambangan, yaitu PT Ina Touna Mining yang membangun pelabuhan pengangkutan ore (biji)  nikel di wilayah Tasikodi yang kini sudah ditinggalkan oleh perusahaan tersebut. “Dari hasil investigasi yang dilakukan, pergeseran tapal batas untuk memuluskan pembangunan pelabuhan ore nikel,”ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Ahmad Pelor menyatakan Bupati tidak memberikan kawasan pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Minerba yang baru. Sejak tahun 2010, status kawasan diturunkan dari cagar alam yang diajukan ke Kementerian Kehutanan. Tetapi belum ada keputusan dari kementerian Kehutanan, areal sudah dipergunakan untuk areal tambang.

Menurutnya lagi, sekalipun PT Ina Touna Mining sudah tidak beroperasi, ancaman terhadap wilayah bekas pertambangan itu masih tetap ada mengingat masih ada dua perusahaan tambang yang mengincar wilayah itu.(bal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here