WALHI TUDING PEMPROV TIDAK SERIUS SOAL PENERTIBAN POBOYA

PALU – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah menuding Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) sengaja menarik ulur rencana penertiban lokasi penambangan tradisional di Kelurahan Poboya. Tidak dilaksanakannya rencana penertiban yang sedianya dilakukan hari Senin (5/9), sebagai terbukti tidak seriusnya Pemprov soal nasib ratusan warga Kota Palu.

Direktur Walhi Sulteng Wilianita Selviana kepada beritapalu.com Senin (5/9) malam mengatakan, Pemprov Sulteng sengaja tidak melaksanakan penertiban yang sedianya dilakukan hari ini karena pemerintah setempat memiliki kepentingan atas lokasi penambangan rakyat tersebut,

“Ini masalah keseriusan Pemprov Sulteng menjaga nasib 300 ribu jiwa warga Kota Palu yang terancam keselamatannya, akibat kerusakan lingkungan dan mengejar PAD semata. Sehingga saya tidak kaget Poboya hari ini batal ditertibkan hari ini,’’ tegas Litha, sapaan akrabnya.

Olehnya, Walhi Sulteng meminta pemerintah untuk tidak main-main lagi perihal kerusakan lingkungan akibat penambangan rakyat yang tidak ramah lingkungan di Poboya.

Menurut Litha, selama ini pemerintah tidak pernah mendengarkan suara mereka soal nasib 300 ribu masyarakat Kota Palu.

“Kami tidak bisa melakukan apa-apalagi. Selama ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah, mengingatkan hingga menolak juga menyadarkan Pemda dan masyarakat tentang bahaya tambang. Tohm tak ada yang peduli atau prihatin atau mau menyatakan keberatan atas pertambangan,’’ sesal Litha.

Menurut Litha, mungkin Pemda belum merasa terancam. Padahal, meski belum ada korban jiwa, sumber air sudah tercemar, udara yang dihirup setiap hari sudah tidak sehat lagi.

“Pemprov justru mengundang malapetaka yang lebih besar lagi dengan mengizinkan perusahaan besar untuk beroperasi di Poboya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Dewa Parsana mengatakan, mengaku pihaknya belum turun lapangan untuk melakukan penertiban penambang emas liar di Kelurahan Poboya hari ini karena belum ada signal dari Pemprov Sulteng.

“Hari ini kami belum turun ke lokasi Poboya karena belum ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Sulteng,” kata Dewa Parsana yang dihubungi pertelpon malam tadi.

Dewa Parsana menjelaskan, Polda Sulteng tidak bisa asal turun ke lokasi jika belum ada permintaan dari Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Sebab menurutnya, tim teknis penertiban penambang itu dikendalikan oleh Gubernur Longki Djanggola.

Namun, kata dia, Polda Sulteng jauh-jauh hari telah menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam hal pengamanan terkait upaya penertiban penambang tersebut.

“Kuncinya ada di tangan bapak Gubernur Longki Djanggola. Yang pasti kita siap kapan pun itu,” kata Kapolda.(bp002)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here