SOAL POBOYA, PEMKOT DAN KOMNAS HAM TEKEN KESEPAKATAN

PALU – Pemerintah Kota Palu akhirnya membuka babak baru perihal masalah tambang emas tradisional di Kelurahan Poboya. Siang tadi, Walikota Palu Rusdi Mastura akhirnya menandatangani kesepakatan bersama dengan Komnas HAM dan pihak penambang.

Dalam kesepakatan yang ditandatangi oleh Ketua Komnas HAM HM Ridha Saleh, Walikota Palu Rusdi Mastura, Ketua Adat Poboya Ali Djalaluddin, Pihak Perusda Kota Palu Taufik Kamase, Direktur Walhi Sulteng, Pihak Batara Agus Salim Walahi dan Jatam Sulteng diwakili Isman, berisi delapan poin.

Poin pertama kesepakatan itu, Komnas HAM memberikan ruang kepada Pemkot Palu bekerja sama dengan Dewan Adat Poboya untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan penataan terghadap tambang rakyat di Poboya dan sekitarnya. Penambang tradisional bersedia mengurangi jumlah tromol dan tong pengelolaan bubur serta menghentikan proses penyiraman dan perendaman aggregate dalam rangka pencegahan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Palu juga diminta untuk menyiapkan teknologi ramah lingkungan dan menyosialisasikannya kepada para penambang, serta berkoordinasi dengan aparat berwajib untuk melakukan penertiban peredaran bahan berbahaya (B2) dan bahan barang berbahaya beracun (B3) ilegal.

Menyangkut penggunaan bahan berbahaya, Pemkot Palu bersama stakeholder akan mengontrol secara ketat penjualan dan penggunaan  B2 dan B3.

“Pemkota Palu segera mempersiapkan lahan sebagai tempat lokasi proses pengolahan bahan tambang melalui kesepakatan bersama dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dan menghentikan seluruh aktifitas pertambangan di luar lokasi yang telah disepakati,’’ demikian bunyi salah satu butir kesepakatan seperti yang diterima redaksi beritapalu.com malam ini.

Sementara itu, Komnas HAM akan memonitoring seluruh hasil kesepakatan bersama tersebut.

“Kesepakatan ini sebenarnya dilakukan bulan Juli yang lalu. Namun baru bisa ditandatangani oleh Walikota Palu pada hari ini. Namun yang pasti berdasarkan kesepakatan tersebut, semua pihak diharap bisa saling mentaatinya,’’ kata Taufik Kamase, general manager Perusahaan Daerah Kota Palu, Senin (5/9).

Menurut Taufik Kamase, kesepakatan tersebut sengaja melibatkan Komnas HAM, berdasarkan pasal 76 Ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Sehingga pertemuan tersebut digagas oleh Komnas HAM dan dilakukan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng di Jalan Suprapto Palu,’’ tandas Taufik Kamase.(bp002)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here