PERUSAHAAN TAMBANG DI SULTENG DIMINTA BANGUN PABRIK

0
110

 

PALU,(26/7)-Kepala Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Iskandar Nasir meminta kepada perusahaan tambang besar di Sulteng untuk membangun pabrik pengolahan sehingga diketahui pula kandungan ikutan lainnya selama proses pengolahan.

“Perlunya perusahaan tambang membangun pabrik di daerah dimana ia melakukan proses eksploitasi sehingga kandungan lainnya yang ada juga dapat diketahui semisal nikel, kita perlu juga mengetahui kandungan yang ada selain nikel saat mereka melakukan pengolahan,”tandas Iskandar.

Menurutnya selain persoalan itu, yang juga menjadi persoalan yakni maraknya izin kuasa pertambangan yang saat ini mencapai 365 izin kuasa pertambangan dan dari jumlah yang ada tersebut yang lolos verifikasi baru 126 perusahaan namun yang baru melakukan operasi dan berproduksi baru 9 perusahaan.

“Dari sejumlah kuasa pertambangan yang ada, hanya satu  izin pertambangan yang dikeluarkan oleh gubernur selebihnya dikeluarkan oleh kabupaten atau kota,”ungkapnya.

Ia juga meminta agar perusahaan tambang untuk meningkatkan produksinya sehingga kontribusi dari sektor pertambangan bagi daerah juga meningkat sehingga dapat pula mendorong percepatan pembangunan bagi daerah.

Dari data yang dihimpun dari kajian ekonomi regional  Sulteng menyebutkan  pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan laporan ditopang oleh subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian yang masingmasing tumbuh sebesar 33,44% (yoy) dan 5,95% (yoy).

Angka realisasi produksi bahan galian C di Kabupaten Donggala selama triwulan I 2011 tumbuh sebesar 13,57% (yoy) namun mengalami kontraksi sebesar 18,37% (qtq). Produksi bahan galian C tertinggi dicapai pada bulan Maret 2011, dengan volume mencapai 116.420 kubik.

Selain ditopang dari galian C, kegiatan pertambangan di wilayah Sulteng juga ditopang kegiatan penambangan emas rakyat di wilayah Poboya yang hingga kini masih terus berlangsung.

Sebagai daerah yang kaya sumber mineral, di wilayah Sulawesi Tengah terdapat potensi bahan tambang seperti nikel, bijih besi, tembaga, emas, perak, yang tersebar di hampir tiap wilayah kabupaten. Namun potensi tambang tersebut belum digarap dengan baik. Ekspor hasil tambang Sulawesi Tengah lebih banyak dikirim ke negara China, seiring meningkatnya aktivitas perekonomian di negara tersebut

Andika Manager Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang Sulteng mengatakan Kekayaan sumber daya mineral tersebut, selang beberapa tahun setelah nikmat “otonomi daerah” disemai, langsung menyulap Sulteng sebagai “Negeri Tambang”, sebuah negeri yang memprimadonakan industri ekstraktif pertambangan sebagai jalan tol menuju pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hampir pada saban waktu dan tempat, informasi tentang potensi kandungan mineral tersebut terutama nikel, kromit, biji besi, tembaga, emas, molibdenum, galena, batubara, marmer, pasir dan batu selalu menjadi pajangan utama dalam promo investasi”ujar Andika.

Pemerintah kabupaten dan kota di Sulteng pun berlomba-lomba mengobral izin pertambangan. Dalam dua tahun terakhir, Jatam Sulteng mencatat sedikitnya 244 izin Kuasa Pertambangan (KP) atau izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Keseluruhan izin tersebut diperuntukkan untuk mengeksploitasi nikel, emas, biji besi, batu bara dan Sirtukil (Pasir, Batu dan Kerikil).

Data Ijin Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota di Sulteng dalam dua tahun terakhir

No.

Kabupaten

ijin

KP/IUP

Jenis Galian

Luas areal

(ha)

1.

Morowali

109

Nikel

540.545

2.

Banggai

35

Nikel

175.941

3

Banggai Kepulauan

5

Batubara

67.794

4

Poso

7

Emas, Nikel dan Biji Besi

80.136

5

Tojo Una-Una

17

Emas, Nikel dan Biji Besi

167.293

6

Palu

10

Sirtukil

18.031

7

Donggala – Sigi

29

Sirtukil, dll

107.326

8

Parigi Moutong

7

Batubara, dll

100.178

9

Buol

2

Biji Besi, dll

10.000

10

Tolitoli

23

Biji besi, dll

712.526

TOTAL

244

856.622

Sumber laporan Publik Walhi Sulteng dan Jatam Sulteng

Menurut Andika, selain izin KP atau IUP dari kajian Walhi Sulteng juga mencatat sejumlah izin konsesi pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada 6 perusahaan nasional maupun trans nasional. Dari keseluruhan izin konsesi tersebut, baik yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ditemukan bahwa  tidak kurang dari 2.389.580 ha atau sekitar 42 persen dari total luas daratan Sulteng (6.803.300 ha) telah dikonversi menjadi kawasan pertambangan.(BP003)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here