KETIKA “POLISI TIDUR” BUNUH POLISI

0
50

Pada awal September 2010, seorang perwira pertama Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, AKP Truly Perdi, tewas dalam kecalakaan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta Palu. Kecelakaan tunggal itu, berdasarkan keterangan saksi mata, disebabkan oleh polisi tidur yang berada di jalan di depan Kampus Universitas Tadulako Palu.

Tiga buah polisi tidur yang dipasang di depan kampus itu membuat  sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan akhirnya jatuh. Korban meninggal dunia akibat perdarahan hebat di bagian kepalanya meski sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit.
Kecelakaan ini jelas membuat pihak kepolisian setempat kebakaran jenggot, dan selanjutnya menyelediki apakah memang benar polisi tidur penyebab kecelakaan itu.

“Jangan sampai polisi tidur membunuh polisi karena letaknya yang tidak tepat,” kata Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Polda Sulawesi Tengah, AKBP Hari Suprapto, dalam acara dialog publik tentang
“perlindungan dasar bagi pengguna moda transportasi dan pengguna jalan lainnya” di Palu, awal Desember 2010 lalu.

Beberapa waktu kemudian, Hari Suprapto menyatakan akan meninjau ulang keberadaan sejumlah polisi tidur di wilayahnya. “Kalau memang tidak perlu, kami akan menghilangkan polisi tidur itu,” katanya.

Senada dengan Hari Suprapto, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah, Bambang Sunaryo, mengatakan akan memetakan lokasi di Kota Palu atau di daerah lainnya untuk
dipasang rambu-rambu lalu lintas atau mengurangi polisi tidur. “Fungsinya untuk memberi petunjuk kepada pengguna jalan supaya selamat saat berkendara,” katanya.

Kondisi demikian tentu saja membuat perusahaan asuransi PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah
miris. Menurut Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, Markus Horo, polisi tidur seharusnya bertujuan untuk mengurangi kecelakaan bukan sebaliknya. “Ini harus diperhatikan baik-baik agar
kejadian serupa tidak terulang,” kata Markus.

Markus sendiri berjanji akan membantu pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat dalam pengadaan rambu-rambu lalu lintas. “Rambu itu bisa saja ditempatkan beberapa meter sebelum polisi
tidur supaya pengendara jalan mengetahuinya,” katanya.

PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah mengemukakan bahwa pengendara sepeda motor adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya selama Januari hingga Oktober 2010,
jumlahnya mencapai 80,65 persen dari 628 kasus lakalantas yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Dia melanjutkan, penyebab lakalantas terbesar kedua adalah kendaraan pribadi beroda empat, yakni
sebanyak 10,26 persen. Kemudian, sebanyak 2,20 persen lakalantas disebabkan oleh kendaraan umum
beroda empat.

Sementara itu, korban lakalantas berdasarkan profesi didominasi oleh pelajar dan mahasiswa dengan persentase sebanyak 29,30 persen. Selanjutnya, wiraswasta menduduki peringkat kedua sebagai korban
lakalantas, yakni 23,52 persen.

Sementara itu, selama Januari hingga Oktober 2010, PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah telah membayarkan santunan lakalantas sebesar Rp11,7 miliar, atau lebih rendah dibanding total pembayaran
selama 2009 yang sebesar Rp12,6 miliar. “Kami berharap masyarakat agar segera melaporkan ke kantor Jasa Raharja setelah menjadi korban
lakalantas untuk mendapat santunan,” kata Markus.

Dia menyatakan prosedur untuk memperoleh santunan sangat mudah dan cepat. “Yang penting identitas diri lengkap dan korban lakalantas adalah yang berhak mendapat santunan,” katanya.
Korban lakalantas yang tidak berhak mendapat santunan adalah kecelakaan dilakukan secara sengaja, dalam keadaan mabuk, peserta balapan liar, perang, dan menjadi korban bencana alam.
Lebih lanjut, Markus Horo mengatakan pihaknya sering melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Umum serta UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Markus Horo juga mengemukakan, banyak korban kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tidak memiliki kartu tanda identitas diri sehingga menyulitkan proses pembayaran santunan. “Kami terpaksa menggali informasi dari kepala desa atau tokoh masyarakat untuk mengetahui identitas
korban lakalantas,” kata Markus.

Menurut dia, tidak adanya identitas diri akan menimbulkan risiko permasalahan hukum, terutama yang berhubungan dengan ahli waris.
“Kami tidak ingin ini terjadi sehingga kecermatan dalam memberikan santunan mutlak diperlukan,” katanya.

Dia menyebutkan identitas yang biasanya tidak dimiliki korban kecelakaan lalu lintas adalah KTP, kartu keluarga, atau akte kelahiran.
PT Jasa Raharja tidak akan menyulitkan korban kecelakaan lalu lintas sepanjang segala persyaratan pengajuan klaim dipenuhi, salah satunya memiliki identitas diri. “Kami akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban PT Jasa
Raharja terhadap korban kecelakaan karena Jasa Raharja adalah asuransi milik masyarakat Indonesia,” katanya.

Kurangnya Kesadaran

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto mengatakan, banyaknya kasus lakalantas juga disebabkan kurangnya kesadaran dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
Selain itu, katanya, kurang pahamnya terhadap penggunaan kelengkapan kendaraan juga membuat korban kecelakaan yang meninggal dunai juga semakin banyak.
“Untungnya semua pengguna jalan sudah diasuransikan sehingga bisa merasa diringankan biayanya saat mengalami perawatan akibat lakalantas,” kata Hari.
Hal yang paling utama, kata Hari, meski korban lakalantas diasuransikan yang jelas keberadaan polisi tidur jangan sampai lagi membunuh polisi.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah, Bambang Sunaryo, juga meminta kepada masyarakat agar merawat rambu-rambu lalu lintas. “Rambu-rambu jangan dicuri karena akan merugikan semua pihak, terutama pengguna jalan,” ujarnya. (Riski Maruto).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here