DISPENDA DUKUNG POLISI TERTIBKAN RANMOR KODE Z

Palu, 27/10 – Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah (Dispenda Sulteng) mendukung langkah kepolisian setempat dalam menertibkan kendaraan bermotor menggunakan nomor polisi berkode Z.

“Kalau ditanya dukung atau tidak, kami dukung sekali, meski itu agak berpengaruh pada pendapatan asli daerah,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah Wilayah I Palu Thalib Alatas di Palu.
Meski bisa mengurangi pendapatan asli daerah, Thalib mengaku penertiban polisi terhadap ranmor berkode Z itu tidak menghambat upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sisi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Buktinya, kata Thalib, hingga September 2010, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Wilayah I Palu telah merealisasikan pendapatan di sektor pajak itu sebesar Rp97 miliar pada September 2010.
Dengan demikian, kata dia, masih tersisa lima persen yang harus dicapai hingga akhir Desember 2010 dari target Rp100 miliar lebih.
Menurut dia, kendaraan berkode Z itu umumnya sudah tua sehingga pajaknya kecil.
“Bahkan sebagian besar para pemilik kendaraan berkode Z itu masih menunggak dan bukan pembayar pajak yang patuh,” ujar Thalib Alatas.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah Muhammad Iqbal Alqudusy mengatakan, penertiban ranmor kode Z itu dilakukan karena tidak memiliki dokumen resmi kendaraan seperti faktur dan BPKB.
Dia mengatakan, penerbitan kode Z pada kendaraan yang tidak dilengkapi persyaratan registrasi bukan saja untuk menaikkan pendapatan daerah, tetapi tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan.
Menurut dia, kendaraan kode Z itu dimanfaatkan oknum atau pelaku tindak pidana untuk melegalkan kendaraannya dengan diterbitkannya STNK dan notis pajak kendaraan tanpa melampirkan persyaratan mutlak faktur kendaraan bermotor sebagai bukti kepemilikan kendaraan.
“Registrasi nomor polisi berkode Z bagi setiap kendaraan itu wajib. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap kendaraan diregistrasikan,” kata mantan Wakapolres Banggai Kepulauan, sulteng itu. (bp017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

RATUSAN PERSONEL BRIMOB KELAPA DUA POLRI DIPULANGKAN

Mon Nov 1 , 2010
Palu, 31/10 – Sebanyak 170 personel Brimob atau satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) lebih dari Mabes Polri yang bertugas sebagai tambahan pasukan pengamanan pascakerusuhan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), ditarik dan dipulangkan kembali ke markas satuannya di Jakarta.   Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it […]

Recent Post