PALU- Sejumlah kalangan di Kota Palu mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada kantor pemerintahan di Sulteng. Pembentukkan PPID tersebut merupakan wujud implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terkait pemenuhan hak masyarakat mengakses informasi.

“UU Nomor 14 Tahun 2008, paling tidak saat ini kantor pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulteng, kantor pemeritahan kota (Pemkot), kantor pemerintahan kabupaten (Pemkab) telah memiliki PPID,” kata Sulastio salah seorang perwakilan Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam diskusi bersama sejumlah LSM dan organisasi pers

Sulastio mengatakan dari data yang ada, saat ini baru Polda Sulteng dan Polres Palu yang diketahui membentuk PPID pada lingkup kerjanya.Tidak dibentuknya PPID di kantor pemerintahan akan menyulitkan masyarakat dan kalangan lainnya dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.

“ PPID sangat penting, baik bagi masyarakat yang ingin mengetahui kejelasan hak pribadinya yang arsibnya berada pada pemerintah, maupun kalangan pers yang ingin menyajikan informasi bagi masyarakat luas, pembentukannya tidak bisa ditawar-tawar, ” kata ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) M Ridwan Lapasere disela-sela diskusi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Humas (Kabag) Pemkot Palu Irmayanti Petalolo mengatakan, saat ini pihak pemerintahan kota Palu tengah mempersiapkan pembentukan PPID, rencananya PPID di lingkungan Pemkot Palu akan dibentuk pada 2011 mendatang.” Kami sudah melakukan beberapa persiapan, rencananya kami akan membentuk PPID pada 2011 mendatang,” katanya(beritapalu.com/bp019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *