KOMISI 1 DPRD SULTENG DATANGI POLDA

PALU, (1/9) – Komisi I DPRD Sulteng, meminta Polda Sulteng memproses pelaku penembak warga dengan sanksi berat. Sanksi tidak sekedar administrasi tetapi juga harus proses pidana.

Polisi dianggap terlalu gegabah dengan menembaki warga tidak berdosa. Penegasan itu dikemukakan oleh sejumlah anggota DPRD Sulteng, saat menemui Wakapolda Sulteng, Kombes Dewa Parsana di Mapolda Sulteng beberapa saat lalu.

Anggota Komisi I DPRD Sulteng Huismant Bram, secara tegas meminta Polda secepatnya melakukan penyelidikan kepada aparat yang menembaki warga.

Yang bersangkutan tutur politisi PDIP ini, tidak sekedar disanksi administrasi.‘’Karena ini sudah wilayah pidana, maka harus ada proses hukum kepada pelaku, termasuk perwira yang bertanggungjawab di lapangan,’’ tegas Huisman Bram.

Yahya R Kiby dari Fraksi PAN juga mengeritik sikap aparat yang semena-mena terhadap warga. Yahya mengatakan, bulan Ramadan yang mestinya dijaga kesuciannya, dengan simbahan darah akibat tindakan aparat yang menembaki warga tak berdosa.

Wakil rakyat asal dapil Buol-Tolitoli itu, mengaku tidak bisa menerima alasan aparat menembaki warga. ‘’Jika warga salah, maka tidak bisa langsung ditembak. Sekalipun alasannya sudah terdesak,’’ kritiknya.

Wakil Ketua DPRD Sulteng, Henri Kawulur yang hadir pada pertemuan itu, mempertanyakan aparat intelijen yang tidak bisa mendeteksi potensi kerusuhan. ‘’Dimana peran intelijen. Kalau ada intelijen maka potensi kerusuhan bisa diredam dengan mengedapnkan dialog,’’ tandas Henri.

Menjawab pertanyaan para wakil rakyat itu, Wakapolda mengatakan bahwa aparat di lapangan telah melakukannya sesuai protap. Namun demikian pihaknya tetap melakukan penelitian untuk menyelidiki insiden yang terjadi di lapangan. (BP005)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here