KOMNAS HAM TUTUP KASUS HTI

0
197

LUWUK – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, kasus lahan di Hutan Tanaman Industri (HTI) antara warga Desa Piondo dengan PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP), ditutup. Keputusan itu diambil setelah kedua pihak yang bersengketa itu dipertemukan oleh Komnas HAM di ruang rapat DPRD banggai hari Rabu (18/8).
Pihak legislatif  yang menjadi fasilitator yang dipimpin oleh ketua DPRD Banggai dalam agenda membahas penyelesaian kasus lahan di kawasan HTI yang menjadi sengketa  awalnya berjalan alot dan dihujani interupsi dari para anggota dewan terhadap keberadaan Komnas HAM. Pasalnya, pada awal  sidang di mulai yang  dipimpin oleh ketua DPRD Banggai Samsulrizal Maang, para anggota dewan telah mempertanyakan legalitas dan kewenagan dari pihak Komnas HAM yang cukup jauh membawa kasus ini ketingkat penyelidikan.

Namun , pertanyaan dari para anggota dewan tersebut mendapat jawaban dari perwakilan Komnas HAM yakni Ridha Saleh, bahwa sesuai dengan undang-undang no.39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah menerima laporan pengaduan warga Desa Piondo terkait kasus pelanggaran HAM dikawasan HTI yang telah dilakukan oleh pihak PT.BHP.
“Jadi kedatangan kami ini ingin menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh  tanpa ada satu pihak yang dirugikan dengan menghadirkan warga Piondo selaku pelapor, pihak PT.BHP, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Banggai,tanpa ada kepentingan lain.

Laporan pengaduan masyarakat desa piondo kepada Komnas HAM ada tiga kasus, yakni tentang izin pengelolaan kawasan HTI yang telah ditanami sawit oleh PT.BHP, tentang tapal batas antara Desa Piondo dengan lahan yang HTI yang dikuasai oleh PT.BHP dan pengerusakan lingkungan  yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya pengaduan masyarakat tersebut, maka pihak Komnas HAM melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut dan melakukan pertemuan terhadap pihak PT.BHP untuk mengklarifikasi laporan masyarakat, sehingga masalah ini dapat di selesaikan secara tuntas dengan tidak merugikan kedua belah pihak.

Direktur PT.BHP Herwin Yatim, menyambut positif  inisiatif dari komnas HAM  bersama penyidiknya untuk turun langsung memediasi pertemuan antara pihak perusahaan dengan masyarakat Desa Piondo agar permasalahan ini terselesaikan dengan tuntas.

“Karena kami dari pihak perusahaan sudah lelah atas laporan yang masuk selalu menjadi komoditi LSM dan Walhi serta setiap mendekati momentum pesta demokrasi baik itu pemilu maupun pilkada di Kabupaten Banggai ini,’’ ujarnya.
Herwin juga telah memberikan jawaban secara tertulis atas laporan dituduhkan kepada PT.BHP tersebut kepada komnas HAM di Jakarta yang tertanggal 10 maret 2010. Dia juga menambahkan kalau persoalan HTI ini sudah diperiksa oleh kejaksaan dan kepolisian.

“Jadi  tuduhan tentang pemindahan tapal batas dan pengrusakan lingkungan yang di tuduhkan terhadap kami itru tidak benar, dan kalaupun ada tolong komnas HAM tunjukan buktinya.

Dalam pertemuan ini, kepala desa piondo,samsudin,membantah tuduhan yang dilakukan oleh PT.BHP tersebut. Dia mengaku kalau selama ini tapal batas didesa piondo tdak ada masalah dan semuanya jelas batas-batasnya baik itu dengan kawasan HTI maupun dengan desa lainnya.
“Dan mengenai kerusakan lngkungan penyerobotan lahan warga oleh pihak perusahaan tidak ada, bahkan kami sangat berterima kasih kepada PT.BHP yang telah membantu masyarakat Desa Piondo karena telah mempekerjakan warga kami dan mau bekerja sama dengan petaniu plasma,’’ ujarnya.

Mendengar kesaksian dari Kepala Desa Piondo dan juga warga piondo yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut, maka tuduhan yang ditujukan kepada PT.BHP tidak benar. Maka atas kesepakatan bersama antara masyarakat Piondo dengan PT.BHP  menyetujui menutup kasus yang telah melibatkan Komnas HAM ini, karena warga piondo yang merasa dirugikan juga tidak bisa memberikan jawaban dan bukti yang kuat atas laporan pengaduan mereka yang masuk ke komnas HAM.

Untuk langkah selanjutnya, pihak PT.BHP  beritikad baik dan siap memberikan lahan seluas 13 ha untuk  masyarakat desa piondo yang di gunakan sebagai lahan pengembangan usaha, karena pihak perusahaan mempunyai kepedulian social yang tinggi atas kesejahtaraan masyarakat di Desa Piondo. (beritapalu.com/BP021/BP002)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here