Pemkab Sigi potong ADD untuk PBB

0
179

Sigi – Pemkab Sigi disinyalir melakukan pengutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan cara memotong Alokasi Dana Desa (ADD) hanya karena petugas pemungut pajak tidak maksimal mengumpulkan PBB dari warga. Akibatnya,  jika setoran PBB tidak sesuai target maka imbasnya ADD yang dipotong.

Hal ini dikatakan Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Ezra Alui kepada media melalui siaran pers yang diterima Selasa malam.

“Kami nilai tindakan seperti ini sangat keliru dan menyalahi prinsip pengelolaan ADD sebagaimana ditegaskan dalam PP 72 tentang Desa, bahwa ADD merupakan hak   desa untuk mengelola  pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa. Segala peruntukan dana yang bersumber dari ADD sudah sangat jelas tertuang dalam APBD Desa,” kata Ezra.

Dengan kata lain, upaya seperti ini mengindikasikan sebagai penghisapan bagi masyarakat desa. Jika tidak bayar PBB maka ADD yang dipotong. Padahal sangat jelas, lain PBB lain pula ADD, PBB tidak dibayar maka hal itu menjadi kewajiban bagi wajib pajak.

Sebagaimana yang dialami oleh warga Desa Langko Kecamatan Kulawi. Di desa ini ADD dipotong sekitar 40 % oleh Dinas Pendapatan kab. Sigi. Alasannya, pemotongan itu dilakukan berdasarkan besaran tunggakan PBB yang belum dibayar oleh masyarakat.

Tindakan Dinas Pendapatan ini, sangat tidak masuk diakal. Selain bertentangan dengan perturan perundang-undangan juga mengebiri hak-hak desa. Sangat sulit kita membayangkan model pengelolaan pajak seperti ini karena yang diutamakan adalah target setoran, tidak pusing dari mana asalnya, sekalipun itu ADD di pangkas.

Padahal, faktanya, warga bukan tidak ingin membayar PBB. Tapi banyak factor penyebab warga menunggak, seperti mereka harus membiayai pendidikan anak, gagal panen. Selain itu, warga dilarang menangkap ikan oleh dinas perikanan setempat. Akibatnya, pendapatan warga hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Ironisnya, dalam kondisi seperti itu, dinas terkait bukannya berupaya untuk mendorong warga selaku wajib pajak agar setelah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan penguatan hak-hak warga.

“Oleh karena itu, kami mendesak kepada Kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Sigi untuk menghentikan praktek-praktek buruk seperti itu,” tekan Ezra.(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here