Dukungan PPRN Sigi versi Magdis ilegal

0
231

Palu – Dukungan yang mengatas namakan  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Sigi yang diketuai Muh. Magdis dan Sekretarisnya Maxi tidak sah dan Ilegal.

Demikian dikatakan Ketua DPW PPRN Sulteng Irwan Alamsyah dalam releassnya pada Media ini, Ahad (11/7) kemarin.

“Keberadaan oknum-oknum yang mengatas namakan dirinya pengurus PPRN Kabupaten Sigi adalah  tidak sah dan illegal, sebab mereka hanya diangkat oleh oknum yang mengatasnamakan PPRN wilayah yang tidak sah pula,” tegasnya.

Menurut  Irwan,  oknum yang mengatasnamakan PPRN wilayah tersebut, juga tidak sah dan illegal, karena SK kepengurusannya hanya ditandatangani oleh Maludin Sitorus  yang bukan pengurus PPRN pusat dan oknum itu  hanya mengaku sebagai sekjen DPP  PPRN.

Sebab hingga saat ini nama HVTA Simanjuntak sebagai Sekjen DPP PPRN masih terdaftar dalam SK pengesahan partai di Mentri KumHam.

Kata Irwan, jika dilihat berdasarkan  surat keputusan Mentri KumHam RI No M.HH.19.AH.11.01.  surat SK itu juga tidak hanya illegal tapi juga bertentangan dengan dengan UU No 2 tentang parpol, sebab yang disebut sebagai parpol adalah keberadaan Ketua dan Sekjen yang di akui secara hukum oleh Negara dalam hal ini Mentri KumHam.

“Kami juga dapat bukti lain, bahwa ada surat yang dibuat secara pribadi oknum tertentu, sebab SK itu hanya ditanda tangani Amelia Yani tanpa sekjen DPP PPRN,”ungkapnya.

Irwan menyampaikan bahwa, pengangkatan yang hanya mencantumkan Amelia sebagai ketua DPP PPRN tanpa sekjen adalah bertentangan dengan UU Partai Politik dan Peraturan KPU No 12 tahun 2008 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPRN.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam peraturan KPU No 68/2009  dikatakan, yang dapat mengusung pasangan calon Bupati/Walikota adalah pengurus partai yang resmi/legal.
Karenanya, jika dilihat secara lebih kongkrit dukungan yang mereka lakukan tersebut, telah melanggar lima peraturan yakni UU No 2 tentang Parpol, Keputusan Mentri KumHam, Peraturan KPU No 12/2008, Peraturan KPU No 68/2009 dan AD/ART PPRN.

“Mereka telah banyak melakukan pelanggaran pada aturan dinegeri ini,  jangan sampai ini dijadikan jalan untuk menciptakan suasana instabilitas ditengah masyarakat Sigi,”ungkapnya.

Untuk  itu, pihaknya juga akan menyurati KPU Donggala terkait perkara ini, sehingga KPU Donggala dan juga KPU Kabupaten lainnya dapat melihat hal ini lebih detil dan sesuai aturan main.
Sehingga Susana politik ditengah warga dan masing-masing pendukung bisa tetap tertip, kondusif dan dingin, jika KPU berkeputusan diluar peraturan Mentri KumHam 2008, itu artinya KPU bertindak diluar peraturan yang telah ada pungkasnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here