Pansus DPRD Banggai temukan kebocoran anggaran

0
201

LUWUK – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai akhirnya menemukan kejelasan atas pelanggaran  dan penyelewengan anggaran daerah pada tahun 2009 oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Banggai. Hal itu di buktikan dengan adanya beberapa temuan oleh pihak Legislatif pada saat melakukan survey di lapangan dan juga didukung oleh temuan BPK.

Kejelasan itu muncul dalam hearing Pansus DPRD Banggai dengan pihak eksekutif Kabupaten Banggai dalam rangka membahas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banggai yang di gelar sejak hari Jum’at (25/6) hingga  Senin (28/6) ini.

Dalam temuannya, pansus menilik sejumlah SKPD yang mengelola proyek, diduga tidak memberlakukan sanksi blacklist terhadap kontarktor yang bermasalah dan membuat kerugian daerah. Dalam rapat pansus, para anggota pansus juga mengatakan ,banyak kontraktor yang dirilis oleh BPK sebagai perusahaan yang bermasalah dan menyebabkan kerugian daerah sampai tahun 2009, namun pada tahun 2010 masih juga diloloskan dokumen penawarannya oleh SKPD pengelolah proyek dan bahkan ditetapkan sebagai pemenang tender.

Berdasarkan lapoan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan ada sejumlah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang di dapatkan dari perusahhan milik daerah  yaitu di pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp135 juta tahun 2009, dan belum disetor kekas daerah sebesar Rp69 juta.

Temuan lainnya, pada dinas kesehatan, yakni kepala dinas kesehatan Kabupaten Banggai telah berani menerbitkan SK atas dirinya sendiri dalam hal pekerjaaan proyek penelitian desa siaga. Seperti yang tercantum dalam LHP BPK atas temuan sejumlah program tahun 2009 sebesar 150 juta, pada dinas kesehatan, bahwa tiga poin program penelitian kesehatan yang seharusnya melibatkan pihak ketiga. Namun tidak dilakukan oleh kadis kesehatan.

Anehnya, kadis kesehatan menerbitkan SK kepada dirinya sendiri, selaku pihak ketiga bersama dua orang oknum stafnya. Dan lebih parahnya lagi, program penelitian tersebut tidak pernah dilakukan oleh kepala dinas kesehatan dan laporan pertanggung jawabannya fiktif. Hal ini telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp150 juta yang di gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Hingga pembahasan laporan hasil pemeriksaan(LHP) BPK selama tiga hari terakhir ini, pansus belum mengetahui dengan jelas berapa kerugian daerah yang berhasil dikembalikan dan kerugian yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh majelis pertimbangan TP-TGR, atas temuan kerugian keuangan daerah oleh BPK sebesar 2,3 Milyar di kabupaten Banggai.(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here