Sekkab Banggai bantah temuan BPK

0
176

*Soal Temuan Penyelewengan Keuangan 

LUWUK – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banggai, Musir A Madja, menyatakan bahwa tidak ada penyelewengan keuangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai, seperti yang disebutkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Musir A Madja yang kepada beritapalu.com mengatakan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2009 tidak ada masalah dan semuanya terselesaikan dengan baik.  Musir  mengklaim temuan BPK tersebut adalah temuan BPK di tahun 1988 yang dianggapnya sudah basi dan bukan temuan pada tahun 2009

“Karena selama ini laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sejak tahun 2008 sampai tahun 2009 tidak bermasalah dan hasil pemeriksaannya bagus, bahkan wajar dengan pengecualian.  Jadi mungkin saja BPK sengaja mengangkat data fiktif ini hanya sekedar supaya ada temuan saja,’’ kata Musir A Madja gusar.

Saat ditanya soal temuan BPK tentang pungutan liar yang dibebankan pada CPNS dalam kegiatan diklat prajabatan bagi CPNS daerah pada tahun 2009, Musir membenarkan hal itu, karena dalam kegiatan diklat prajabatan CPNS ini yang menampung peserta sebanyak 660 orang dan dengan anggaran yang terbatas.

“Maka kita memberikan beban pembiayaan dalam kegiatan ini kepada CPNS yang ikut dalam prajabatan ini. akan tetapi, kata dia, dana pinjaman dari CPNS ini sudah dikembalikan secara keseluruhan pada bulan mei kemarin, dan sampai saat ini tidak ada lagi masalah,’’ ujarnya.

Seperti diberitakan , BPK menemukan kerugian daerah senilai Rp2,3 miliar dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai. Temuan tersebut merupakan temuan pemantauan tindak lanjut, atas temuan sejak beberapa tahun sebelumnya, yang belum dikembalikan hingga 27 Februari 2010.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2010, BPK menemukan sebanyak 234 kasus atau senilai Rp2,3 miliar yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah.

BPK menyebutkan, kerugian senilai Rp2,3miliar itu, terdiri dari kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebanyak 31 kasus atau seniai Rp335 juta, kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan, sebanyak 66 kasus atau senilai Rp418 juta dan kasus kerugian daerah berdasarkan LHP BPK-RI dan LHP Aparat Pengawasan Fungsional, sebanyak 137 kasus atau senilai Rp1,6 miliar.(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here