Published On: Sun, Jun 20th, 2010

Masyarakat tak mengenal BPSK

Share This
Tags

PALU – Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat awam. Umumnya, masyarakat ‘pasrah’ saat terjadi sengketa dengan pelaku usaha.

Randy, salah satu masyarakat yang mengkredit motor disalah satu pembiayaan yang ada di Kota Palu. Karena adanya kendala keuangan, Randy menunggak pembayaran cicilan motor selama dua bulan. Pihak pembiayaan telah melakukan penagihan, namun Randy belum bisa melakukan pembayaran hingga akhirnya motor yang dia angsur ditarik paksa oleh pihak pembiayaan.

“Saya tidak bisa berbuat apa-apa, uang yang saya usahakan baru ada awal bulan depan, pihak pembiayaan tidak bisa menunggu hingga awal bulan depan,” tutur Randy.

Ketidak tahuan Randy akan hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen akibat kurangnya sosialisasi pihak terkait yang bertugas melindungi konsumen. Sengketa konsumen bisa diselesaikan oleh pihak Perindagkop melalui PPNS sebelum terbentuknya BPSK.

“Tidak bisa pelaku usaha itu membuat perjanjian meskipun itu telah ditandatangan oleh pihak konsumen. Perjanjian tersebut batal demi hukum yang berlaku,” jelas Kabid Perdagangan Dalam Negeri Perindagkop Kota Palu, Sudin belum lama ini.

BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Keputusan BPSK bersifat final dan menginkat atau dengan kata lain wajib dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. (***)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>