BPSK Kota Palu tak Dibentuk

Palu, 19/6 – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bakalan tak dibentuk di Kota Palu. Hal ini disebabkan minimnya sengketa konsumen yang sangat minim ditangani di Kota Palu.

Tahun 2009 lalu tidak satupun kasus sengketa dilaporkan oleh konsumen. Tahun ini, baru dua kasus sengketa yang dilaporkan ke Perindagkop Kota Palu.

“Karena minimnya kasus yang dilaporkan, maka pembentukan BPSK belum perlu dilakukan dan belum mendesak,” singkat Kepala Dinas Perindagkop Kota Palu, Aminuddin Atjo kepada media ini, belum lama ini.

Dikatakannya, selain membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pembentukan BPSK, anggaran yang harus disisihkan untuk membiayai petugas BPSK dirasa mubazir. Dikatakannya, pembentukan BPSK terdiri dari beberapa unsure, sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk operasional. Lain halnya di kota-kota besar yang memiliki peluang lebih besar para konsumen bersengketa.

“Untuk saat ini, cukup Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani sengketa konsumen,” tutur Kabid Perdagangan Dalam Negeri Perindagkop Kota Palu, Sudin yang mendampingi Aminuddin Atjo.

Dikatakannya, Sulteng sendiri belum terbentuk BPSK yang juga dikarenakan minimnya sengketa konsumen yang terjadi. “Mungkin baru sekitar 100 BPSK terbentuk diseluruh Indonesia. Rata-rata sudah bisa diselesaikan secara damai,” imbuhnya.

BPSK umumnya hanya menangani kasus PERDATA saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Cara-cara penyelesaian sengketa di BPSK biasanya dilakukan dengan cara konsiliasi atau usaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Selain konsiliasi biasanya diselesaikan dengan mediasi atau mempertemukan kedua belah pihak dengan penengah yang netral.

“Cara terakhir adalah Arbitrase atau cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa,” jelas Sudin.

Lanjut Sudin, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat atau dengan kata lain wajib dan harus dipatuhi oleh Para Pihak yang bersengketa. “Sangat bagus pembentukan BPSK, namun untuk Kota Palu belum diperlukan dan belum mendesak,” pungkas Sudin. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BPSK Kota Palu tak Dibentuk

Sat Jun 19 , 2010
Palu – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bakalan tak dibentuk di Kota Palu. Hal ini disebabkan minimnya sengketa konsumen yang sangat minim ditangani di Kota Palu. Tahun 2009 lalu tidak satupun kasus sengketa dilaporkan oleh konsumen. Tahun ini, baru dua kasus sengketa yang dilaporkan ke Perindagkop Kota Palu. “Karena minimnya […]

Recent Post