BPK Temukan Kerugian Daerah Rp 2,3 Miliar

0
145

LUWUK  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian daerah senilai Rp2,3 miliar dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai. Temuan tersebut merupakan temuan pemantauan tindak lanjut, atas temuan sejak beberapa tahun sebelumnya, yang belum dikembalikan hingga 27 Februari 2010.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2010, BPK menemukan sebanyak 234 kasus atau senilai Rp2,3 miliar yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah.

BPK menyebutkan, kerugian senilai Rp2,3 miliar itu, terdiri dari kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum, sebanyak 31 kasus atau seniai Rp.335 juta, kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan, sebanyak 66 kasus atau senilai Rp418 juta dan kasus kerugian daerah berdasarkan LHP BPK-RI dan LHP Aparat Pengawasan Fungsional, sebanyak 137 kasus atau senilai Rp1,6 miliar.

Tidak dikembalikannya kerugian daerah itu hingga 27 Februari 2010, terjadi akibat kelalaian majelis pertimbangan TP-TGR yang belum berfungsi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk segera melakukan eksekusi atas kerugian daerah yang terjadi di Kabupaten Banggai.

BPK juga menilai, penyebab lain adalah, kelalaian Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR yang tidak menata usahakan administrasi TP-TGR dengan lengkap dan tidak mengupakayan penyelesaian kerugian daerah tepat waktu sesuai ketentuan.

Hal tersebut mengakibatkan penyelesaian kerugian daerah sebanyak 234 kasus senilai Rp2,3 miliar berlarut-larut dan berpotensi tidak dapat dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Banggai.
BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Banggai Ma’mun Amir, untuk bersikap tegas, dan segera memberikan sanksi kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Banggai, dan Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai, atas kelalaian mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp2,3 miliar kepada pemerintah.
Rekomendasi BPK itu, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHP) atas penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2010, Nomor : 17d/LHP/XIX.PLU/05/2010, yang dikeluarkan oleh BPK-RI pada 27 Mei 2010 lalu.

Dalam rekomendasi itu disebutkan, Bupati Banggai harus bersikap tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.30 tahun 1980, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepada majelis pertimbangan TP-TGR atas kelalaian dalam melaksanakan tugas.

BPK juga merekomendasikan kepada Bupati Ma’mun untuk memberikan sanksi yang tegas sesuai PP No 30/1980 kepada Kepala DPPKAD Sulasri Urusi, selaku sekretaris majelis pertimbangan TP-TGR atas kelalaian dalam menata usahakan administrasi TP-TGR dan mengupayakan penyelesaian kerugian daerah tepat waktu sesuai ketentuan.

ketika kami melakukan konfirmasi kepada Kepala DPPKAD Sulasri Urusi, selaku sekretaris majelis pertimbangan TP-TGR lewat via telepon, dia membantah temuan data dari BPK tersebut. Kami komplain hasil LHP BPK itu. Sebab, tahun 2008 hanya Rp 1,6 TP-TPGR diminta dikembalikan. Kok bisa jadi 2,3 miliar tahun 2009? Sementara tahun 2008 yang Rp1,6 miliar kami sudah kembalikan sebagianya.

Kami tidak tahu tambahan darimana sehingga jadi Rp2,3miliar. Mengenai itu kami sudah protes ke BPK,Kemungkinan tambahan itu bersumber dari hasil pemeriksaan atau temuan Bawasda kabupaten dan provinsi yang belum dikembalikan.

Kami juga sudah minta keterangan BPK, dan menanyakan mengapa temuan kerugian daerah jadi 2,3miliar. Dan dijelaskan oleh pihak BPK, bahwa itu data dari bawasda.nah, menurut sulastri,Mestinya BPK memberikan  catatan tersendiri atau kode bintang, bahwa tambahan itu berasal dari temuan bawasda dan bukan temuan dari BPK sendiri.(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here