Proyek Disbun Diduga Sarat Kepentingan

0
205

LUWUK – Dinas Perkebunan Kabupaten Banggai diduga  telah melakukan penyimpangan terhadap sejumlah proyek di instansi tersebut pada tahun anggaran 2009 hingga tahun 2010. Hal ini diungkap salah satu kontraktor asal kabupaten Banggai Prayudi Baharullah yang memiliki Nomor Kode Teknik Konstruksi (NKTK)5-6-94-2-7271-0600726.

Menurut Prayudi, dugaan penyimpangan itu dapat dilihat pada pelaksanaan proyek pekerjan empung (bak penampungan areal perkebunan) tahun 2009 dilima kcamatan. Kata Prayudi, pda pelaksanaan proyek tersebut penempatan sub bidang pekerjaan tidak sesuai. Pasalnya sub bidang yang digunakan adalah sub bidang irigasi, yang seharusnya bidang empung.

Ironisnya kata dia, panitia lelang bersama pejabat pembuat komitmen serta kepala dinas pekerbunan kabupaten banggai mengamini pekerjaan tersebut kendati tidak sesuai dengan sub bidangnya. Bila merujuk pada kepres 80 tahun 2003 dan permen PU nomor 43 serta Undang-undang jasa konstruksi sangat bertolak belakang. Dimana penempatan sub bidang pekerjaan tidak sesuai.

Prayudi juga menuding pihak inspektorat tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya dan mengkualifikasi atas dugaan tersebut. “saya mencurigai ada permainan di antara diantara instansi ini”, ujarnya.

Yang anehnya lagi, pejabat pejabat pembuat komitmen membebankan biaya RAB gambar sebesar Rp30 juta kepada rekanan atau kontraktor untuk pembayaran kontrak tersebut. “ini adalah pungli”, sebab biaya kontrak antara dinas perkebunan dan perencana, dalam hal ini konsultan sudah ditetapkan pada anggaran perubahan (ABT) untuk pembayaran kontrak.

Indikasi dugaan penyimpangan untuk tahun 2010 ini kata dia, terjadi pada pekerjaan paket proyek pengadaan kendaraan roda empat. Pasalnya, panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen memaksakan badan usaha atau perusahaan yang dinyatakan menang pada proses tender pada saat itu, untuk menggunakan jaminan pelaksanaan tau jaminan bank. Pada hal dalam turan spesifikasi jasa konstruksi kalau pekerjaan pengadaan, tidak menggunakan jaminan pelaksanaan tersebut kecuali pekerjaan fisik yang harus menggunakan jaminan bank.

Kecurigaan lainnya kata prayudi adalah pelaksanaan proyek pusdiklat dinas perkebunan yang menelan biaya Rp9,8 Miliar tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur. “masa tendernya di luwuk,ferifikasi dokumennya di jakarta,ini keliru. Saya berencana akan membawa persoalan ini ke LPJNK di pusat, ancam prayudi.

Prayudi berharap pula kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Banggai menyikapi dugaan ketimpangan yang terjadi di tubuh Dinas Perkebunan,sebab dengan maraknya dugaan penyimpangan oleh para pejabat di lingkup pemkab banggai akan menjadi presenden buruk terhadap pemerintah saat ini.

Olehnya kata dia, Bupati Banggai segera menindak tegas para oknum pejabat nakal yang terindikasi melakukan pelanggaran itu. Agar tidak mempengaruhi kredibilitas Bupati Banggai Untuk Kedepan. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here