RAPBD Donggala Dinilai Langgar Permendagri

0
199

PALU – Ketua Divisi Democratic Governance Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Ferry Anwar, Rabu (6/1) menilai, pos anggaran untuk belanja langsung bagi sector pendidikan dan kesehatan dalam rancangan APBD kabupaten Donggala tahun 2010, menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Permendagri No. 25/2009 tersebut ditegaskan, menyusun RAPBD 2010, pemkab harus memperhatikan beberapa hal, antara lain upaya menanggulangi kemiskinan akibat masalah rendahnya kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat, untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan mengingat masih terdapat anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar akibat factor social ekonomi, budaya dan geografi.

Selain itu, dalam Permendagri tersebut juga ditegaskan sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) II tahun 2010-2014 adalah melanjutkan kemajuan yang dicapai dalam RPJM I tahun 2005-2009, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010.

Pada hal-hal khusus dalam Permendagri tersebut ditegaskan, dalam rangka peningkatan  bidang pendidikan, Pemerintah Daerah agar konsisten dan kesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.

Faktanya, anggaran pendidikan dalam RAPBD Donggala sebesar 30,1 persen nyata hanya diperuntukkan untuk belanja gaji pegawai PNS/Pegawai Honorer di Dinas Pendidikan, padahal data tahun 2008-2009, angka penduduk buta aksara di kabupaten Donggala masih tinggi yakni sekitar 13.501 orang. Angka Partisipasi Kasar pendidikan formal di kabupaten Donggala, yakni; SD sebesar 47,93 persen, SMP sebesar 69,96 persen dan SMA sebesar 20,48 persen.

Data yang dimiliki PBHR Sulteng juga menyebutkan, angka partisipasi murni pendidikan formal di Kabupaten Donggala, yakni SD sebesar 42,67 persen, SMP sebesar 61,43 persen dan SMA sebesar 14,62 persen. Untuk tingkat SD, total sekolah berjumlah 1.884 buah dengan jumlah murid sebanyak 22.998 orang dan jumlah tenaga pengajar sebanyak 1.062 orang.

Tingkat SMP total sekolah berjumlah 47 buah dengan jumlah siswa sebanyak 7.259 orang dan jumlah tenaga pengajar sebanyak 699 orang. Tingkat SMA, total sekolah berjumlah 16 buah dengan jumlah siswa 4.506 orang dan tenaga pengajar berjumlah 178 orang.

“Data-data diatas menunjukkan kepada kita, seharusnya pemerintah Donggala lebih memperhatikan persoalan pendidikan. Dengan tidak adanya anggaran untuk belanja langsung terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan angka anak sekolah di kabupaten Donggala adalah bukti dari ketidakseriusan Pemkab Donggala dalam penanganan masalah pendidikan,” imbuhnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here