PALU, (22/6) - Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Sulteng akan segera terwujud menyusul telah diterimanya surat dari Menteri Perdagangan oleh Dinas Perindagkop Provinsi Sulteng. "Kami telah disurati agar segera membentuk BPSK, kami juga akan segera menyurat keseluruh kabupaten untuk persiapan pembentukan BPSK ini," jelas Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Sulteng, Hajir Hadde kepada media ini, Selasa kemarin.
Dikatakannya, pembentukan BSPK sangat penting mengingat perlindungan terhadap masyarakat akibat kecurangan-kecurangan pelaku usaha harus ditegakkan. Terlebih lagi dimasa perdagangan bebas, sangat riskan dengan sengketa. "Terlebih sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pembentukan BPSK itu wajib. Semua masyarakat adalah konsumen," jelas Hajir.
Ditambahkannya, hak-hak masyarakat sebagai konsumen itu harus terlindungi. Selama ini banyak konsumen yang hak-haknya dilanggar karena ketidaktahuan konsumen dan belum adanya wadah pengaduan seperti BPSK. Jika selama ini kasus sengketa relative kecil diakibatkan sebagian kasus sengketa konsumen tidak tercover dan ngambang tanpa penyelesaian. "Maka apapun alasannya, pembentukan BPSK itu wajib," tegas Hajir.
Menurutnya, pembentukan dalam waktu cepat masih terkendala sumber daya manusia (SDM) karena ada sertifikasi khusus. Ada kriteria khusus yang harus dimiliki SDM BPSK, namun pihaknya akan secepatnya merealisasikan. Pihaknya telah melakukan sosialisasi terhadap guru, pelajar, mahasiswa, tokoh agama serta tokoh masyarakat agar bisa diteruskan kepada masyarakat.
BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri.
Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak. (Berita Palu/BP006/BP006)