PALU, 27/7 – Di tengah tarik menarik kepentingan rencana pembentukan Provinsi Sultim, pejabat Depdagri, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Daerah Khusus, Dr Soni M Sumarsono, memberikan usulan menarik.

Menurutnya, Kabupaten Poso dan Morowali tidak perlu masuk di wilayah Sultim. Namun Kabupaten Morowali Utara yang usulannnya sudah berada di Kemendagri harus tetap masuk dalam  desain pembentukan Provinsi Sultim.

Soni mengungkapkan, pembentukan Provinsi Sultim adalah hal yang mutlak namun tidak sekarang. ‘’Mungkin nanti sekitar tahun 2020 sekian. Jangan sekarang dulu,’’ kata Soni yang tampil mewakili Mendagri Gamawan Fauzi pada Raker Gubernur/Walikota di Palu – Sulawesi Tengah.

‘’Tapi  ini masih pemikiran kami, bukan produk atau kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri,’’ ujarnya.

Rencana pembentukan Provinsi Sultim yang terus diperjuangkan, masih menemui berbagai kendala serius. Statusnya masih dalam proses formulasi nasional. Ini karena masih terkendala pada grand desain sehingga memerlukan kajian yang mendalam.

Di Sulawesi Tengah usulan wilayah otonom baru dalam grand desain  2020 – 2025, meliputi, tiga wilayah di yaitui Provinsi Sulawesi Timur dan Kabupaten Morowali Utara serta Kabupaten Banggai Laut. Kemudian wacana baru setelah 2025 adalah, Kabupaten Pantai Barat di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Konservasi Tampo Lore di Kabupaten Poso serta Kabupaten Tomini – Tinombo Moutong (TTM) di Parigi Moutong. (BP005)