Warga Desa Bolano Barat Tolak Suaka Margasatwa Tanjung Santigi 

0
62
Warga Bolanu berunjuk rasa menolak penetapan batas wilayah taman suaka margasatwa Tanjung Santigi, Rabu (9/5/2018). (Foto: FPR Sulteng)no

PALU, beritapalu |  Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bolano menolak penetapan Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Masyarakat menuding Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah telah merampas tanah milik mereka yang telah mereka kuasai sejak lama, jauh sebelum surat keputusan Menteri Kehutanan No/99/Menhut/II/2005 diterbitkan.

Akmal Palindo, aktivis Aliansi Gerakan Reformasi Agraria Sulawesi Tengah mengatakan akhir tahun 2017  pemancangan tapal batas sementara oleh Balai pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VI Palu telah memicu kemarahan warga. Karena patok itu berada di tengah kebun masyarakat, termasuk juga disekitar pondok warga desa Bolano Barat.

” Patok tapal batas kawasan konservasi itu, berada di dalam kebun kebun masayarakat. Aada patok yang di pasang di kebun jagung warga.” kata Akmal kepada wartawan Rabu (9/005/2018) di kantor AJI Palu.

Ada kurang lebih 60 Kepala keluarga warga Dusun 5 desa Bolano Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang mengklaim tanahnya telah dirampas oleh Suaka Margatasata Tanjung Santigi. Hari ini mereka juga melakukan aksi unjuk rasa bersama dengan front perjuangan rakyat Sulawesi Tengah di Kantor Camat Bolano Parigi Moutong. Warga mencabut dan membawa patok dan papan informasi menuju kantor camat sebagai bukti.

Zulkili Hasmun, Koordinator Front Perjuangan Rakyat Sulteng, Mahasiswa Nasional (FMN) Palu, meminta pemerintah untuk mencabut SK NO.99/Menhut-II/2005 tentang penetapan kawasan suaka margasatwa tanjung santigi yang luasnya kurang lebih 1502 hektar. Karena sebagian lokasi dari kawasan konservasi itu adalah milik masyarakat. Karena tanah adalah sumber penghidupan dari petani. Mereka menggantungkan kehidupannya dari hasil tanaman produkti seperti jagung, cengkeh dan kelapa.

” Penetapan kawasan konservasi itu, akan menggusur para petani dari tanahnya. Ini berakibat pada anak-anak para petani yang akhirnya tidak bisa bersekolah karena kekurangan biaya. Karena pendapatan orang tuanya hanya bersandar pada aktivitas pertanian.” ungkap Abdul Halib Abdullah dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Palu.

Sebelumnya, pernyataan Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah Noel Layuk Allo kepada masyarakat, bahwa Status Kawasan Suaka Margasatwa Tanung Santigi ditetapkan sudah seak tahun 1980-an. Dan pada Tahun 2005 telah direvisi melalui Surat Keputusan yang baru. Rencananya Kawasan seluas 1502 Hektar itu akan dijadikan tempat penangkawaran buaya. Hal ini telah dibicarakan dengan pemerintah daerah. Termasuk akan melibatkan swasta dalam pengelolaannya. (wan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.