Jatam Sebut Penerbitan 4 IUP Langgar Perda RTRW Sigi

0
116
(Source: Jatam Sulteng)

PALU, beritapalu | Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah ( JATAM SULTENG ) menemukan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP ) Galian Pasir, Batuan dan kerikil  yang berada di desa Rarampadende Dolo Barat dan Bomba Marawola Barat, Kabupaten Sigi melanggar Perda RT RW Nomor 21/2011.

Ke-empat IUP itu masing-masing diterbitkan untuk CV. Batu Langke Bulawa,  CV Panca Prima, CV Sinar Laut Abadi, CV Nuansa Prima.

“Pemberian IUP  di di desa Bomba Kecamatan marawola   dan desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat di kabupaten sigi  merupakan kekeliruan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah daerah Kabupaten Sigi, karena melanggar perda tata ruang kabupaten Sigi nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,” ungkap Kordinator Pelaksana Jatam Sulteng, Moh. Taufik, Selasa (17/4/2018).

Dalam Pasal 19 ayat 1 Perda itu disebutkan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d terdiri atas : a. Kawasan rawan tanah longsor, b kawasan rawan banjir; dan c. Kawasan tanah gempa dan ayat (2) menyebutkan Kawasan  tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah kawasan rawan tanah longsor intensitas rendah meliputi, Kecamatan Dolo, Kecamatan Kinavaro,  dan kecamatan tanambulava dan kawasan tanah longsor intensitas sedang meliputi: Kecamatan Dolo barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, kecamatan lindu, kecamatan marawola, kecamatan marawola barat, kecamatan nokilalaki, kecamatan palolo, kecamatan pipikoro, dan kecamatan sigi biromaru,  dan untuk wilayah kawasan pertambangan sendiri jika melihat penjelasan dalam pasal 23 Perda RTRW Kabupaten Sigi menjelaskan kawasan pertambangan tersebar di kecamatan Dolo, Kecamatan Gumbasa,  Kecamatan Tanambulava, dan   Kecamatan Sigi Biromaru.

Sehingga menurutnya, pemberian IUP kepada ke empat perusahaan tambang batuan di Kabupaten Sigi, mengancam kehidupan masyarakat karena aktivitas pertambangan ini berada diatas pemukiman.

Ia meminta Gubernur Sulawesi Tengah Untuk mencabut ke empat IUP yang ada di desa Bomba Kecamatan Marawola dan desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, dan meminta Bupati Sigi untuk tidak menerbitkan Izin lingkungan ke empat perusahaan tersebut karena melanggar Perda RTRW Kabupaten Sigi. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.