Komisi Yudisial Diminta Periksa Ketua Pengadilan Negeri Banggai

0
63
Pertemuan Anggota Tim Komisi III DPR RI dengan para pejabat instansi terkait dari Pengadilan Tinggi, Kajati, Kapolda, Gubernur, Kakanwil Badan Pertanahan serta Bupati Banggai di Luwuk, Selasa (10/4/2018) (Foto: Humas Polda Sulteng)

PALU, beritapalu | Komisi Yudisial (KY) diminta agar memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banggai, Sulawesi Tengah,  Ahmad Yani terkait eksekusi lahan di kawasan Tanjung Sari, Kelurahan Keraton, Kota Luwuk, pada 19 Maret 2018 lalu.

Permintaan itu diutarakan anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Banggai, Selasa (10/4/2018).

“Setelah kami turun ke lapangan dan mendengar dari para korban eksekusi serta pejabat instansi terkait, kami menilai ada eror in persona pada Ketua PN Banggai selaku pelaksana eksekusi,” kata Syarifuddin Sudding seperti dikutip dari sulteng.antaranews.com.

Tak hanya itu, Komisi III DPR RI juga akan meminta Badan Pengawas Mahkama Agung untuk memeriksa panitera PN Banggai selaku eksekutor dan seluruh jajaran terkait eksekusi tersebut dan  meminta Bareskrim Polri mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

“Ini merupakan kesimpulan kami setelah berdialog dengan para korban eksekusi serta pejabat instansi terkait seperti Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng, Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, pejabat yang mewakili Gubernur Sulteng, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulteng dan Bupati Banggai,” ujarnya.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mengutip pernyataan Kakanwil Badan Pertanahan Sulteng Jonahar yang menyatakan bahwa di atas lahan yang dieksekusi itu terdapat 62 buah sertifikat hak milik dan satu sertifikat HGB yang sah.

“Karena itu, Komisi III dan semua pejabat instansi terkait sepakat untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga yang memiliki sertifikat hak milik dan HGB yang sah di atas lahan yang telah dieksekusi tersebut,” ujarnya.

Terkait nasib warga korban eksekusi yang kini tinggal di tenda-tenda pengungsian, kata Sudding, semua pihak dalam pertemuan itu sepakat untuk meminta Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan dana APBD guna memenuhi hak-hak hidup para korban.

“Bupati Banggai harus mengalokasikan anggaran pada APBD setempat untuk memelihara kehidupan para korban sampai ditemukan penyelesaian komprehensif atas masalah ini,” ujarnya.

Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin Asrul Sani beranggotakan tujuh legislator dari berbagai parpol, berada di Kota Luwuk untuk melihat langsung dan mendengar informasi terkait kasus eksekusi lahan tersebut.

Akibat insiden tersebut, Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno dicopot dari jabatannya hanya sepekan setelah insiden tersebut karena dinilai tidak disiplin dan melakukan tindakan diluar prosedur tetap operasi kepolisian.

Sementara itu, Kapolri juga telah menerbitkan Surat Telegram pada 8 April 2018 yang memutasi Kapolda Sulteng Brigjen Pol I Ketut Argawa ke Mabes Polri yang baru tiga bulan bertugas di Sulteng. (afd/sulteng.antaranews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.