Import Beras dan Pupusnya Kedaulatan Agraria

0
90
Asman Asgar

Oleh : Azman Asgar

PELIKNYA persoalan pangan di tanah air seperti belum menemukan penyelesaian yang jitu dari setiap otoritas pemerintah. Baru-baru ini saja pemerintahan yang getol dengan slogan nawa citanya lewat kementrian perdagangan menyatakan akan mengimpor beras sebesar 500.000 ton jenis khusus pada akhir bulan ini untuk memenuhi kebutuhan  beras didalam negeri.

Alasan Menteri Perdagangan melakukan kebijakan impor  tersebut sebagai bentuk penyelesaian atas tingginya harga beras di tengah-tengah masyarakat meskipun  operasi pasar yang sudah dilakukan belum mampu menekan tingginya harga beras di pasaran.

Lagi-lagi ini menandakan bahwa sudah menjadi kebiasaan pemerintahan kita ketika  menyelesaikan persoalan pangan dalam negeri segera dijawab dengan tindakan yang jauh panggang dari api.

Keputusan Menteri Perdagangan untuk melakukan impor beras sangat tidak objektif bahkan boleh dibilang kebijakan tersebut merupakan usaha untuk memupuk keuntungan bagi kelompok tertentu. Bagaimana tidak demikian, keputusan Kemendag  itu justru bertentangan dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Menteri Pertanian kita bahwa Indonesia akan menuju swasembada beras ditambah lagi pernyataan dari Kementan bahwa di bulan  Januari akan ada  300.000 ton gabah dan pada bulan Februari akan ada panen  dengan jumlah produksi 4,9 juta ton gabah kering giling.

Menyikapi peliknya persoalan pangan di tanah air pemerintah mestinya sudah harus meninggalkan  cara berfikir dan metode penyelesaian classic dalam menyelesaikan kebutuhan perut masyarakatnya. Terbukti metode tersebut tidak sama sekali menyentuh ke substansi persoalan pangan nasional kita dan ini harus dijawab serta diselesaikan dengan tinjauan yang kritis dan solutif.

Benarkah Impor Pangan adalah solusi?

Jika melihat histori impor pangan dari masa ke masa, kebijakan impor pangan bukan menjadi fenomena baru di tubuh pemerintahan kita. Kebijakan Impor  beras juga pernah diterapkan pada era kepemimpinan Sukarno. Akan tetapi poin pentingnya tidak pada boleh atau tidaknya Impor beras? Melainkan dalam kondisi seperti apa kebijakan itu dipandang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Sebab pada era Sukarno kebijakan itu diambil di tengah-tengah kondisi negeri sudah mencapai titik pelik.  Jika dilihat dari kondisi objektif saat itu negara Indonesia yang belum lama melepaskan diri dari belenggu kolonialisme harus membenahi diri sebagai bangsa yang berdaulat atas ekonomi dan politiknya hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan Reforma Agraria (UU PA 1960) serta Deklarasi Ekonomi (Dekon) Pada Tahun 1960 yang berisi pokok-pokok kebijakan prioritas untuk menjawab persoalan pangan di dalam negeri.

Pemikiran kritis dan solutif seperti itulah yang mesti diadopsi oleh Pemerintahan Jokowi-Jk jika ingin tetap bangga dengan program-program populis kerakyatannya.

Jika dilihat, kebijakan impor dari masa orde baru, reformasi sampai paskareformasi seakan menjadi jalan yang baik bagi kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara. Walaupun sadar atau tidaknya keputusan tersebut justru merendahkan harga diri bangsa sebagai negara agraris, terlebih lagi 250 juta masyarakat didalamnya yang mayoritas bekerja sebagai petani maupun buruh tani, tetapi untuk memuluskan itu semua lagi-lagi kata “Rakyat” selalu digadaikan dan menjadi pembenar atas kejahatan  mereka.

Pupusnya Kedaulatan Agraria

Kebijakan impor yang spleteran justru akan ”menghina” negara yang dianugerahi begitu banyak kekayaan alamnya  serta tingkat kesuburan tanah yang begitu menjanjikan untuk menyangga kebutuhan mahluk hidup didalamnya.

Itulah Inonesia, bagaimanapun segala bentuk anugerah didalamnya  patut dijaga dan dipertahankan kedaulatannya, termasuk kedaulatan atas tanah. Menurut Bung Hatta, dalam konteks negara agraris,tanah menjadi alat produksi terpenting. “Baik buruknya penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah” tegas Hatta.

Bagaimanapun keputusan politik yang diambil oleh Kementrian Perdagangan di pemerintahan Jokowi-Jk terkait impor beras tidak bisa dibenarkan, baik dari segi akal sehat maupun secara fakta di lapangan. Kemudian yang terpenting adalah kebijakan tersebut mengisyaratkan pupusnya kedaulatan agraria yang menjadi semangat kita dalam membangun peradaban yang lebih baik.

Bagaimana tidak, tanah sebagai landasan bangsa untuk menyempurnakan masyarakat adil makmur itu masih tersentral ketangan segelintir orang ataupun pihak korporasi tertentu. Belum lagi soal perlindungan harga jual petani, negara justru merusak itu semua dengan kebijakan impornya.

Sulit rasanya kita membayangkan kalau rezim ini benar-benar mengarah pada semangat kedaulatan agrarianya. Berapa banyak lagi petani harus menjerit kerugian akibat kebijakan impor tersebut? Di tengah-tengah semangat petani dalam meningkatkan hasil produksinya pemerintah justru menjawab itu semua dengan kebijakan yang justru mengubur impian mereka untuk berdaulat atas tanah dan hasil penjualan produksinya.

Tidak ada jalan lain jika pemerintahan Jokowi-Jk benar-benar ingin menekan harga beras yang melambung tinggi di pasaran. Mulai saat ini tinggalkan kerja-kerja klasik itu dan beralih ke kerja yang solutif, produktif serta kritis dengan menjalankan beberapa poin penting untuk mewujudkan kedaulatan agraria.

Pertama ; Konsisten menJalankan Reforma Agraria sesuai UU PA 1960 (Tanah,Teknologi,Modal dan Pasar) sebab mengabaikan salah satunya sama saja mengingkari Reforma agraria itu sendiri.

Kedua ; Jokowi-Jk harus berani keluar dari sistem ekonomi Neoliberal. Sebab dampak dari liberalisasi pangan yang diterapkan pemerintah samahalnya menghancurkan produktivitas petani itu sendiri, sejatinya negara harus hadir dan mengatur harga pangan, bukan justru menyerahkannya ke mekanisme pasar.

Ketiga ; proses tata niaga pangan harus diserahkan ke Bulog.

Keempat ; dalam konteks kekinian saya kira juga perlu membentuk satu dewan/Badan yang khusus menangani pangan nasional kita.

*) Penulis adalah : ketua KPK PRD Palu dan Kordinator Posko Menangkan Pancasila Provinsi Sulawesi Tengah, serta alumni Fakultas Pertanian Universitas Alkhairaat Palu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here