DPR Akan Tolak Jalur Singkat Kemenag Naikkan ONH

0
169

JAKARTA, beritapalu.com | Pemberlakuan pajak pertambahan nilai (Ppn) sebesar 5 persen mulai tahun 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi langsung disambut pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama dengan kepastian kenaikan ongkos naik haji (ONH).

Choirul Muna

Menurut anggota Komisi Bidang Agama DPR Choirul Muna, langkah Menteri Agama itu  dinilai terlalu tergesa-gesa.

“Langkah Menteri Agama memastikan kenaikan ONH 2018 ini justru memperlihatkan respons reaksioner ketimbang strategis,” sebut Choirul dalam rilisnya yang dikirimkan ke redaksi beritapalu.com, Kamis (11/1/2018).

Pengasuh Pesantren Mambaul Hisan Magelang ini juga menjelaskan bahwa terlalu cepat jika Kementerian Agama langsung menetapkan bahwa ONH akan naik cuma gara-gara pemberlakuan PPn oleh Saudi. Padahal masih banyak cara untuk tidak menambah beban calon haji.

Menurutnya, biaya terbesar pemberangkatan haji berasal dari besarnya direct cost khusunya untuk penerbangan yang mencapai 40 persen dari total ONH.

“Sekarang ini saja, belum dibentuk Panja Haji, avtur itu 60,49 dollar per barel. Dulu (2017) 60 dollar perbarel. Estimasinya (2017) bisa 70 dollar Amerika per barrel,” ungkapnya.

Wacana rencana pemberlakuan PPn oleh Pemerintahan Saudi sebenarnya sudah digulirkan semenjak tren harga minyak dunia terus menurun dalam lima tahun terakhir.

Kondisi fiskal dalam negeri yang membutuhkan keseimbangan saat tren turunnya harga minyak mentah dunia, menjadi latar belakang wacana pemberlakuan PPn. Apalagi IMF juga memberikan masukan yang menjadi acuan Arab Saudi.

Sebenarnya, gejala akan diberlakukannya pajak ini sudah digulirkan sejak awal 2016. Pada pertengahan 2016 Pemerintah Arab Saudi, melalui Dr. Saad Alshahrani, Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA, Lembaga otoritas moneter Arab Saudi), memberi ancang-ancang akan diberlakukannya kebijakan VAT dalam kurun 18-24 bulan sejak pertengahan 2016. Hal ini disampaikannya dalam paparan workshop “Value Add Tax: Its Implementation and Implications.”

“Kalau proposal sudah diserahkan Kementerian, DPR bisa audit direct cost dan indirect cost lebih detail bisa ada penurunan. Misalnya, untuk jamaah haji ada 15 persen discount oleh Pertamina untuk Garuda, yang selama ini sering diabaikan. Angkasa Pura juga bisa dimintakan (diskon),” ujarnya.

Tahun 2017, biaya penyelenggaraan haji yang mencapai Rp4,74 triliun hanya untuk pelayanan haji di Arab Saudi dibiayai melalui dana optimasi, indirect cost. Biaya inilah yang dari tahun ke tahun selalu naik dengan jumlah sampai Rp1 triliun. Pada penyelenggaraan Haji Tahun 2018 nanti biaya inilah yang akan besar terdampak dari pemberlakuan Ppn oleh Arab Saudi.

Sebagaimana catatan lembaga keuangan internasional KPMG, Juli 2017, sebenarnya pemerintah Saudi memberi kesempatan masyarakat untuk mengkritisi rancangan peraturan soal Ppn sampai tanggal 19 Agustus 2017. KPMG sendiri berhasil memasukan klausul untuk memberlakukan tariff 0 (nol) persen Ppn untuk kontrak yang telah dibuat sebelum Mei 2018 sampai habis masa berlaku kontrak atau sampai akhir Desember 2022 dengan sejumlah syarat.

Untuk upaya lobi yang demikian, masyarakat Indonesia belum pernah mengetahui adanya upaya yang sama dari Kementerian Agama RI atau kementerian lainnya. Saudi Arabian General Investment Authority juga membuka peluang adanya kerjasama keringangan pajak semisal double taxation agreement dengan 40 negara (2016) seperti halnya dengan Malaysia, Singapura dan lainnya.

“Apalagi kita juga diwajibkan untuk menggunakan Saudi Arabian Airlines sebagai komitmen,” ujarnya.

Choirul Muna juga menegaskan sebenarnya bisa saja ONH digratiskan jika pemerintah mau berkomitmen untuk itu. “Kita ini pro rakyat, kalau bisa naik haji itu gratis. Orang ibadah itu jangan pusing nyari duit,” katanya.

Dia menyampaikan hal ini dengan pertimbangan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah mengumpulkan dana awal calon haji berjumlah triliunan. Belum lagi dana-dana sisa yang tidak terpakai dalam penyelenggaraan haji tahun berjalan. Ditambah lagi adanya dana abadi.

Dia menyakini bahwa kalau dana-dana tersebut dikelola dan dikembangkan, suatu saat Indonesia akan memberangkatkan jamaah hajinya tanpa biaya dari kantong pribadi mereka.

Rencananya, Senin (15/1/2018) mendatang, Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Agama terkait hal ini. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.