Benarkah PT. BDLP Tidak Mengantongi Izin ?

0
111
Andrie Wawan 

Oleh: Andrie Wawan SH

SECARA  umum keberadaan perusahaan tambang disuatu wilayah memberikan konstribusi besar terhadap pendapatan daerah termasuk dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran diwilayah tersebut.

Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalistik. Sama halnya, tak cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis.

Pro-kontra atas keberadaan Perusahan tambang PT. Bina Daya Lahan Pertiwi (PT.BDLP) yang berkedudukan di desa Hulubalang, Desa Lintidu Kecamatan Paleleh Barat, dan kecamatan paleleh Kabupataen Buol Provinsi Sulawesi Tengah haruslah di tinjau dari beberapa factor, termasuk factor lingkungan, ekonomi local, stabilitas politik dan tingkat keamanan pada wilayah tersebut.

Yang juga harus menjadi perhatian adalah Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pmerintah pusat dan daerah tingkat provinsi sebagai mana yang tercantum dalam  Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Arti kata lain : kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan minerba menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku.

Mengenai izin keberadaan PT. BDLP haruslah di tinjau dari kepemilikan wilayah areal pertembangan yang di terjemahkan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan selanjutnya di kuatkan dengan pemberian sertifikat Clear and Clean (CnC).

Melalui surat keputusan gubernur Sulawesi tengah nomor : 540/564/DISESDM-G.ST/2016 perihal pemberian sertifikat Clear and Clean (CnC) bahwa PT. BDLP telah resmi mengantongi izin operasi produktif dengan jenis komoditi mineral logam dan emas. Dalam sertifikat CnC tersebut melampirkan persyaratan yang memenuhi dan di tanda tanggani oleh Ir. Bambang Gatot Arianto, MM selaku  Direktur Jendral Minerba dan Batubara.

Suatu izin perusahaan yang telah berstatus Clean and Clear dan telah memenuhi standar maupun kualifikasi untuk dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka dapat beroperasi di wilayah yang telah ditetapkan dalam suatu izin untuk melaksanankan proses dan produksi.

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.

Pasal 46 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Jaminan dari pemerintah ini hanya akan berlaku dalam hal pemegang IUP Eksplorasi memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam IUP Eksplorasi. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.43 Tahun 2015) tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 30 Desember 2015, diatur sejumlah ketentuan mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status Clean and Clear (CnC).

Mendorong kemakmuran rakyat melalui kolaborasi dengan pihak swasta.

Secara analisis ada empat kunci untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai jika di tinjau dari pasal 33 Undang-Undang dasar negara republik Indonesia 1945. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para pendiri bangsa pun telah menetapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai “Politik perekonomian” Indonesia. Bung Hatta menyimpulkan: pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita perekonomian itu, negara Indonesia mestinya mempunyai prinsip yang terarah. Inilah yang disebut sebagai “politik perekonomian”. Politik perekonomian bagi sebuah negara bermakna tindakan apa yang harus dijalankan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Atau, pendek kata, rumusan sederhananya: bagaimana mengerahkan perekonomian dan potensi-potensi ekonomi untuk mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Namun hubungan antara hukum-ekonomi dalam pasal 33 UUD NRI 1945 sering kali mempengaruhi stabilitas politik dan kultur pada masyarakat seperti adanya penolakan dari pihak-pihak yang merasa terganggu ada pula pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk menjalankan kepantingan pribadinya.

Hal tersebut tidaklah terlepas dari peran pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pihak keamanan yang ada dikabupaten Buol selaku unsur pimpinan pada seluruh wilayah tersebut termasuk wilayah pertambangan yang saat ini dikelola oleh PT. BDLP agar masyarakat umum khususnya masyarakat desa Hulubalang, Desa Lintidu dapat mengetahui pokok-pokok permasalahan yang nantinya juga bisa menutupi kepentingan individu atau kelompok tertentu.***

Penulis adalah Direktur umum Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (Lentora)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here