Luwuk Sudah Kondusif, Ini Pernyataan Forum Solidaritas Rakyat Sulteng

0
102
Peta Kabupaten Luwuk. (Source: googlemaps)

PALU, beritapalu. NET | Dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang warga Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Nurholis Saputra Dayanun (20) dan kemudian berbuntut panjang hingga konflik disikapi Forum Solidaritas Rakyat Sulteng.

Dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.NET, forum tersebut menilai kasus tersebut adalah kasus pidana murni serta pelaku harus di adili sesuai hukum yang berlaku.

“Kita tidak harus terpecah belah dengan isu yang ingin memecah belah kerukunan dan tatanan yang ada. Kita meyakini bahwa kita bangsa yang besar karena keberagaman,” tegasnya dalam rilis tersebut.

Dari rembuk bersama yang dihadiri oleh perwakilan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulteng Azman Asgar, FNPBI (Amirudin Lewa), LMND (Kasmir), Api Kartini (Neny Setiawati), LPS-HAM (Afandi Zarkasih) dan Celebest Institut (Adriani Badrah)direkomendasikan beberapa langkah penanganan.

Langkah-langkah tersebut seperti mengaktifkan institusi keamanan TNI/Polri dari sektor kecamatan (Babinsa, Polsek) dan pos keamanan masyarakat ditingkatkan (Desa, Kelurahan & kecamatan) dengan tujuan memblokade mobilisasi masa.

Selain itu, direkomendasikan segera membuat forum pertemuan mediasi di daerah netral dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat yang representatif membawa aspirasi warga yang juga melibatkan TNI/Polri, Pemda, DPRD, pemerintah kecamatan, dan desa. Tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan tertulis yang menyelesaikan konflik secara konperehensif untuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Perlu pula menyelesaikan masalah kemiskinan, dimana gambaran potret kemiskinan di luwuk banggai (baca BPS 2016) sebagai akar masalah. Dengan tujuan pemda mendistribusikan sumber daya ekonomi dan membuka akses ekonomi secara adil dan merata.

Proses hukum terhadap pelaku juga harus dilakukan secara transparan dengan tujuan meminimalisir munculnya konflik berkelanjutan. Pemda juga harus melakukan rehabilitasi kepada keluarga korban dengan memberikan pemenuhan hak dasar.

Penting pula mengaktifkan early warning system agar tidak terjadi lagi kasus serupa, dimana anggaran penanggulangan bencana sosial harus dialokasikan untuk pembangunan early warning system (EWS). (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.