Ribuan Hektar Lahan Habis Akibat Abrasi Sungai Palu

0
94
Ilustrasi normalisasi Sungai Palu beberapa waktu lalu. (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

SIGI, beritapalu.NET | Ribuan hektar lahan pertanian warga habis akibat abrasi sungai Palu. Jika ditaksir sekitar 15.000 hektar lahan perkebunan milik warga di sepanjang kecamatan Tanambulava dan Gumbasa hilang tergerus ganasnya sungai Palu.

Fakta miris ini terungkap dalam pertemuan reses anggota DPRD Provinsi Sulteng  yang dilaksanakan di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava, Minggu (13/4).

Salahseorang anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sibalaya Barat, Firman mengungkapkan perlunya perhatian dan langkah kongkrit dari pemerintah provinsi untuk merespon masalah ini.

“Jika situasi ini dibiarkan terus terjadi maka menunggu sampai kapan lagi baru ada upaya-upaya nyata dilakukan. Ini sudah ribuan lahan milik warga hilang. Sudah tidak terhitung banyaknya kerugian yang dialami warga. Jika kami hitung-hitung sekitar 15.000 hektar lahan yang hilang,” ungkap Firman.

Ia mengungkapkan, sudah banyak upaya yang dilakukan termasuk menyampaikan ke Pemda Sigi. Namun disebutnya tidak ada respon menggembirakan karena memang masalah ini terbentur di kewenangan. Katanya, ini kewengan pemerintah provinsi.

Anggota DPRD Sulteng, Muh. Masykur menjelaskan terkait abrasi Sungai Palu memang sudah sepatutnya semua pihak, baik pemda, provinsi dan pusat melalui BWS III duduk bersama untuk membahas solusi dan jalan keluar masalah abrasi ini.

“Pasalnya kondisi sudah sangat mengkuatirkan dan membuat kita miris. 15.000 hektar lahan yang hilang bukan perkara sedikit. Dan kondisi ini terus menerus terjadi. Apalagi dalam situasi seperti ini, sulit diprediksi. Daya rusak akibat bencana banjir sudah pada tingkat meresahkan kita,” ujar Masykur.

Testimoni seperti ini disuarakan warga di sepanjang bantaran Sungai Palu. Di kiri kanan wilayah kecamatan dan desa yang menjadi daerah aliran sungai masalahnya sama. Mulai dari Kecamatan Gumbasa, Tanambulava, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat dan Marawola.

Namun demikian, Masykur mengajak kepada seluruh warga untuk tidak berputus asa, sekalipun upaya yang selalu dikakukan belum mendapat respon nyata dari pemerintah. Karena memang untuk menata dan menormalisasi Sungai Palu butuh biaya cukup besar.

Jika mengandalkan dana dari APBD sudah pasti tidak cukup. Namun bukan berarti lantas lepas tangan dan menutup mata atas kondisi ini. Menurutnya.tidak tepat juga kalau muncul anggapan dam sinyalemen seperti itu.

Jika perlu imbuhnya, Pemda Kabupaten dan Provinsi mengeluarkan kondisi darurat abrasi dan “memaksa” pemerintah pusat melalui BWS III mengalokasikan anggaran pentaan dan normisasi sungai Palu.

Langkahinimenurut Masykur agar pihak BWS tidak sekedar asal-asalan dan menutup mata.

“Cobalah sesekali mendengar dan merespon tuntutan warga yang saban hari dilingkupi kecemasan dan rasa was-was,” sahut Masykur lagi.

Paling tidak, ke depan diharapkan sudah tampak langkah kongkrit yang bisa diliat oleh warga, minal desain perencanaan penataan sungai palu yang terintegrasi, tutup Masykur. (afd/*)

 

Sigi, 13 agustus 2017

 

Muh. Masykur

Anggota dprd sulteng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here